Suksesi

TKA Ilegal Makin Marak di Sultra, DPRD Didesak Bentuk Pansus Ketenagakerjaan

KENDARI, BKK – Maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang masuk ke Sulawesi Tenggara (Sultra) telah disuarakan sejumlah pihak. Hanya saja, tindakan nyata pemerintah setempat untuk mengatasi persoalan ini belum terlihat.

Salah satu perusahaan di Sultra yang banyak mempekerjakan TKA saat ini adalan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Perusahaan yang berada di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ini bahkan terkesan mengesampingkan tenaga kerja lokal yang mestinya menjadi prioritas.

Permasalahan ini pun kembali disuarakan kelompok mahasiswa yang menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (16/5). Mereka mendesak agar DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus) ketenagakerjaan.

“Pansus ketenagakerjaan ini perlu segera dibentuk untuk turun langsung di lapangan melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan PT VDNI saat ini,” ujar Faris Ardianto.

Ketika pansus itu terbentuk, kata Faris, maka yang paling penting menjadi perhatian adalah tenaga kerja lokal agar mereka bisa ikut bekerja di perusahaan dengan mendapatkan upah yang layak. Sebab, masuknya sejumlah perusahaan dan investor di daerah diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan hingga tercipta kesejahteraan di tengah masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Atjo yang menemui massa aksi mengungkapkan, mengenai persoalan TKA ilegal tersebut pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat bersama dengan pihak dinas ketenagakerjaan dan kantor imigrasi. Bahkan turun langsung ke lapangan juga telah dilakukan.

Yaudu juga mengakui, banyaknya TKA ilegal yang masuk di Sultra adalah fakta. Sayangnya, masalah ini tak kunjung selesai karena kurangnya ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra.

“Beberapa TKA yang terbukti masuk ke Sultra dengan cara ilegal sebenarnya sudah dipulangkan tapi habis itu datang lagi yang baru,” kata Yaudu.

Dikatakannya, mengatasi persoalan TKA saat ini memang menjadi hal sulit menyusul komitmen kerja sama yang telah dibangun pemerintah pusat dengan pemerintah luar yang siap menjadi investor di Indonesia. Namun sayangnya, situasi ini justru seakan melemahkan pemerintah di daerah.

“Tapi pemerintah di daerah tidak harus terlihat lemah dan mesti mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku agar persoalan ini tidak terus berlarut. Keberadaan TKA ini harus terus di kontrol dan diawasi karena meski mereka datang bersamaan dengan masuknya investor namun mereka juga harus patuh dengan aturan yang ada di Indonessia,” tuturnya.

Mengenai usulan pembentukan pansus ketenagakerjaan tersebut, menurut Yaudu, bisa saja dibentuk. Namun, hal itu akan ia bicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD Sultra. (nur)

To Top