Diduga Korupsi, Kasatpol PP Sultra Dilaporkan ke Kejati – Berita Kota Kendari
Beranda

Diduga Korupsi, Kasatpol PP Sultra Dilaporkan ke Kejati

Ratusan anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Sultra saat menggelar aksi demonstrasi beberapa hari lalu

KENDARI, BKK – Diduga melakukan tindakan korupsi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H Bustam di laporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkumhumas) Kejati Sultra Janes Mamankey ditemui di ruangannya, Selasa (16/5) mengatakan, H Bustam dilaporkan oleh Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik Dan Keadilan (LPKP-K) Indonesia atas indikasi dugaan korupsi.

“Laporannya sudah kita terima, Senin (15/5) kemarin,” terang Janes.

Dalam laporan tersebut, lanjut dia, dijelaskan ada beberapa dana APBN dan APBD yang diduga dibuat fiktif Kasat Pol PP. Seperti pada alokasi anggaran dekosentrasi tahun 2015 dan pada anggaran pengadaan seragam Pataka serta PDL anggota Satpol PP tahun 2016.

“Besaran alokasi anggaran dekosentrasi yaitu sebesar Rp 900 juta dan untuk alokasi anggaran pengadaan seragam Pataka serta PDL anggota Satpol PP tidak disebutkan tetapi kerugian negara ditaksir hingga Rp 30 juta,” jelasnya.

Laporan itu, tambah Janes, kini masih akan ditelaah terlebih dahulu. Jika dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi maka akan ditindak lanjuti lebih lanjut.

“Kita telaah dulu, baru kita tindak lanjuti,” uangkapnya.

Sementara itu, ditemui terpisah Ketua LPKP-K Indonesia, Ferdian Candra SH menjelaskan, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, pada alokasi anggaran dana dekosentrasi yang bersumber dari APBN Tahun 2015 sebesar Rp 900 juta, ada sekitar Rp 300 juta yang digelapkan Kasatpol PP.

“Dari hasil peenlusuran kami, sekurangnya ada sekitar Rp 300 juta yang digelapkan H Bustam pada alokasi anggaran dana dekosentrasi,” bebernya.

Sedangkan pada pengadaan seragam Pataka dan PDL anggota Satpol PP Sultra, keuntungan yang didapat H Bustam ditaksir hingga Rp 30 juta. Hal itu dierolehnya dengan hanya menjahit baju sebanyak tiga lembar yang seharunya sebanyak 60 lembar.

“Bukan hanya itu, untuk pengadaan baju PDL, H Bustam justru membeli baju PDH yang harganya lebih murah. Sementara dalam DPA peruntukan anggarannya sudah jelas,” tukasnya.(cr5-p12/lex)

To Top