Headline

Pemda Hanya Anggarkan PSU Rp 1 M

“Saat ini kondisi keuangan kita memang sangat terbatas. Sehingga kami akan kembali melakukan rapat bersama dengan TAPD”
Foto: Hj Siti Saleha, Pj Bupati Bombana

“Kami pada prinsipnya hanya menjalankan putusan MK, tapi kalau Pemda tidak siapkan anggaran maka Panwas tidak akan paksa Pemda”
Hamiruddin Udu, Ketua Bawaslu Sultra

KENDARI, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana hanya menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) atas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana di tujuh tempat pemungutan suara (TPS).

Anggaran itu sudah secara keseluruhan baik untuk penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU) Bombana, Panitia Pengawas Pemilhan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bombana maupun pihak keamanan TNI/Polri. Anggaran tersebut disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dimiliki Pemkab Bombana saat ini.

“Anggaran Rp 1 miliar itu untuk secara keseluruhan dalam pelaksanaan PSU Pilkada Bombana baik untuk KPU, Panwaslu Bombana serta pihak kemananan dari TNI/Polri. Kesemuanya itu disesuaikan dengan APBD Bombana yang ada saat ini,” kata Pejabat (Pj) Bupati Bombana Sitti Saleha saat ditemui usai menghadiri acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Eks MTQ Kendari, Senin (15/5).

Ia mengakui jika anggaran tersebut tidak mencukupi untuk melakukan PSU nantinya. Olehnya itu, sambungnya, Pemkab Bombana akan kembali melakukan rapat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta meminta pendapat dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) mengenai kesiapan anggaran yang dimiliki Pemkab Bombana dalam melakukan PSU nantinya.

“Saat ini kondisi keuangan kita memang sangat terbatas. Sehingga kami akan kembali melakukan rapat bersama dengan TAPD. Setelah itu Pemkab Bombana juga akan memanggil KPU, Panwaslu Bombana serta pihak TNI/Polri untuk membahas mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan nantinya baik menjelang PSU ini sampai hari H pelaksanaan nantinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebelumnya, untuk anggaran PSU secara keseluruhan yang diusulkan kepada Pemkab Bombana senilai kurang lebih Rp 7 miliar. Namun, kata dia, anggaran itu tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan melihat kondisi keuangan yang dimiliki saat ini hanya berjumlah Rp 1 miliar untuk disanggupinya.

“Sebelumnya KPU mengusulkan untuk anggaran pelaksanaan PSU Pilkada Bombana Rp 2 miliar lebih. Begitupula dengan Panwaslu dan pihak keamanan TNI/Polri masing-masing mengusulkan Rp 2 miliar lebih.Tetapi kami hanya bisa menyanggupinya untuk secara keseluruhan itu Rp 1 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra Nur Alam menuturkan dalam membantu Pemkab Bombana dalam menyiapkan anggaran pelaksanaan PSU nantinya akan melihat dulu mekanismenya seperti apa. Kata dia, apa memang betul-betul tidak ada anggaran atau memang tidak ada alternatif lain untuk melakukan revisi dari pekerjaan yang tidak terlalu diprioritas supaya bisa diprioritaskan untuk pelaksanaan PSU Bombana

“Kita akan lihat regulasinya seperti apa. Kalau misalnya harus melakukan intervensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra maka akan dilakukan. Tetapi semua itu akan dikondisikan seperti apa regulasinya nantinya” pungkasnya.

Patungan
Akibat kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan PSU, menyebabkan anggota Panwaslu Bombana harus patungan untuk membiayai operasional mereka.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Sultra Dr Hamiruddin Udu kepada jurnalis BKK, Senin (15/5), setelah mendapat laporan dari Panwaslu Bombana.

Hamiruddin menjelaskan, sesuai informasi dari Asisten 3 Pemkab Bombana, bahwa dana untuk Rp 1 miliar akan diberikan kepada KPU, Panwaslu, dan Polres Bombana.

“Tapi sayangnya hingga saat ini Panwaslu belum diberikan dananya, sehingga anggota Panwaslu patungan untuk biaya pengawasan,” katanya.

Bawaslu mendesak Pemda Bombana agar segera menjawab surat yang dilayangkan Bawaslu secara tertulis, bahwa jika tidak sanggup membiayayi PSU, maka Panwaslu akan melaporkan ke MK bahwa Panwaslu tak akan melakukan pengawasan.

“Kami pada prinsipnya hanya menjalankan putusan MK, tapi kalau Pemda tidak siapkan anggaran maka Panwas tidak akan paksa Pemda,” katanya.  (m2/lex)

To Top