Kasuistika

Kapolres Baubau Benarkan Ada Laporan Dugaan Perzinahan Oknum Anggota DPRD Baubau

Suryo Aji saat menjelaskan adanya laporan berkait kasus dugaan perzinahan oknum anggota DPRD Baubau inisial YM, Senin (15/5). (Adnan/BKK)

BAUBAU, BKK- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Baubau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suryo Aji SIK membenarkan adanya laporan polisi yang masuk ke mejanya, berkait dugaan tindak pidana perzinahan oknum anggota DPRD Baubau berinisial YM dengan seorang wanita bersuami inisial OV.

Hal itu diungkapkan Suryo Aji kepada pengunjuk rasa di Polres Baubau, Senin (15/5).

Kapolres menyebut, laporan itu dibuat langsung suami OV yang juga anggota Polres Baubau berinisial HS, pada Sabtu (29/4) lalu.

Setelah menerima laporan, Polres Baubau saat ini masih mendalami kasus itu. Menurut dia, sudah ada empat orang saksi yang diperiksa.

“Kasusnya tetap berjalan, sambil kami melengkapi alat bukti,” tuturnya.

Suryo Aji berjanji akan menyampaikan hasil laporan itu melalui media.

Kapolres juga membantah massa pengunjuk rasa yang menyebut adanya “kongkalikong” dalam kasus itu.

Suryo Aji menegaskan, jika memang ada, dirinya siap melepas profesinya sebagai anggota kepolisian.
Apalagi, kata dia, di Tanah Buton, siapa pun yang berniat tidak baik akan menghasilkan yang tidak baik pula.

Kapolres juga mengatakan, baik YM maupun OV belum dipanggil untuk diperiksa.

Untuk pemanggilan YM yang merupakan pejabat publik, Suryo Aji menjelaskan belum memastikan kepada siapa harus izin untuk memeriksa YM.

Di DPRD Baubau, Ketua Badan Kehormatan (BK) Sudin mengatakan, laporan pengunjuk rasa berkait dugaan adanya pelanggaran kode etik anggota dewan, harus melalui prosedur di DPRD Baubau.

Apalagi, jelas dia, laporan itu harus benar-benar dapat terbukti kebenarannya, mengingat yang menjadi jaminan adalah kredibilitas yang bersangkutan.

“Kami harus serba hati-hati, jangan sampai nanti BK yang melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Ketua DPRD Baubau Roslina Rahim menjelaskan, kedatangan demonstran ke DPRD Baubau hanya sebatas aspirasi.

Untuk itu kewajiban DPRD menerima aspirasi dan akan menindaklanjutinya.

Berkait laporan kasus itu, ucap dia, harus memasukkan surat resmi ke pimpinan DPRD Baubau, untuk kemudian pimpinan dewan menggelar rapat kerja dengan BK.

“BK akan tetap bekerja, tapi nanti dilihat dulu kasusnya bagaimana,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (cr7/iis)

To Top