Beranda

DPD I HTI Sultra Tunggu Intruksi DPP

Muh Yasin

KENDARI, BKK – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menunggu intruski dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI dalam mengambil langkah-langkah, serta mendukung langkah DPP HTI untuk mengambil langkah hukum terkait wacana pembubaran HTI oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan Humas HTI Sultra Muh Yasin. Menurut dia, sebenarnya HTI belum resmi dibubarkan karena baru sebatas pernyataan pemerintah melalui konferensi pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopohukam) Jenderal TNI (Purn) Dr H Wiranto SH dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs H M Tito Karnavian MA Ph D.

Sementara, ia melanjutkan, dalam melakukan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) harus melalui putusan pengadilan yang prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama dan tidak mudah dengan mengeluarkan kata dibubarkan.

“Kita di DPD I Sultra tidak ada aksi dan sepenuhnya menyerahkan kepada DPP di Jakarta. Tadi kita sudah dengarkan pernyataan DPP kalau memang HTI dibubarkan maka akan melakukan langkah-langkah hukum. Kita di Sultra juga tetap beraktivitas seperti biasa dan tetap taat kepada DPP,” katanya, saat ditemui di Sektretariat DPD I HTI Sultra, Selasa (9/5).

Ia menambahkan, secara kelembagaan HTI memiliki legalitas formal sejak didirikan lebih dari 20 tahun lalu di Indonesia dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Sehingga, kata dia, wacana pembubaran itu menimbulkan tanda tanya besar karena nanti pada saat sekarang ini baru dimunculkan.

“HTI sudah berdiri di Indonesia sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Selama ini aktivitas HTI adalah dakwah tentang Islam, hanya memang HTI secara terbuka mendakwakan syariah dan khilafah yang tentu saja tujuannya baik. Khilafah yang dimaksud adalah sistem pemerintahan Rasulullah saw pada zaman dahulu dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam,” jelasnya.

Ia membantah jika HTI tidak mengambil peran aktif dalam membangun nasional, terindikasi kuat bertentang dengan tujuan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat seperti yang dituduhkan pemerintah.

“Kalau kita lihat dakwah selama ini justru HTI memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. kita lihat bagaimana bangsa kita ini carut marut di bidang ekonomi, peradilan, kasus penistaan agama, korupsi, dan lainnya. Nah itu kita sampaikan secara pemikiran non kekerasan menyadarkan umat bahwa ini gara-gara kapitalis dan melupakan sistem Islam khilafah,” bebernya.

Dibeberkan, sangat politis jika HTI dituduh anti Pancasila dan UUD 1945 hanya karena HTI secara terbuka mengkritik rezim Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sangat bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat luas etrutama mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur daerah khsusus ibukota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

“Yang justru harusnya dipersoalkan adalah apakah pancasilais jika membiarkan penista agama berlarut-larut dan apakah pancasilais jika membiarkan separatisme di Papua ingin mengacak-acak negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Bahkan selama hampir tiga rezim pemerintahan, nyaris tidak ada benturan yang ditimbulkan HTI,” pungkasnya. (m2/iis)

To Top