Kepala Bappeda Ada yang Bermain – Berita Kota Kendari
Headline

Kepala Bappeda Ada yang Bermain

“Saya tegaskan kepada Ketua KPU Sultra pejabat siapa yang dimaksud ikut bermain dalam melakukan pemotongan anggaran Pilgub. Jangan hanya membuat opini saja”
Muh Nasir Andi Baso, Kepala Bappeda Sultra (sebelah Kanan)

“Saya nantang ulang sama kepala Bappeda, kalau merasa tidak bermain saya minta fasilitasi kami untuk bertemu satu meja dengan Gubernur, KPU dan Bawaslu, agar clear masalah anggaran Pilgub ini,”
Hidayatullah, Ketua KPU Sultra

KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra membantah telah melakukan pemotongan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang secara sepihak dan tanpa sesuai prosedur.

Sehingga baik Ketua KPU serta Ketua Bawaslu Sultra ditantang untuk menunjuk siapa orang di lingkup Pemprov Sultra yang dimaksud ikut bermain melakukan pemotongan anggaran kesiapan menghadapi Pilgub Sultra.

Anggota tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Muh Nasir Andi Baso menuturkan dalam melakukan pembahasan anggaran itu sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri). Saking seriusnya, kata dia, dalam melakukan pembahasan Pemrov Sultra juga melibatkan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) Sultra.

Menurutnya proses dalam melakukan pembahasan itu sangat panjang dengan terbagi dari beberapa item. Bahkan, dirinya membantah, apa yang ada dipikirkan pihak KPU dan Bawaslu Sultra mengenai pemotongan anggaran Pilgub Sultra dilakukan sepihak oleh Pemprov Sultra.

“Ada satu klosul dalam permendagri mengamanatkan pembahasannya itu disesuaikan dengan kemampuan APBD setempat. Memang sudah seperti itu karena anggarannya itu sangat terbatas. Anggaran kita ini berkaitan dengan kebijakan untuk memenuhi kebijakan publik yang belum banyak yang belum tertangani,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/5).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra ini menambahkan, saat melakukan pembahasan anggaran di TAPD Sultra, dirinya selalu mempertanyakan kepada pihak KPU dan Bawaslu Sultra apakah yang hadir dalam rapat pembahasan itu merupakan orang yang memang mempunyai kapasitas di KPU dan Bawaslu Sultra? Selain itu, kata dia, dirinya berulang kali menyampaikan bahwa pembahasan anggaran itu bukan berkhir di TAPD karena TAPD itu hanya mengenai teknisnya.

“Berulang kali saya bertanya dan menyampaikan seperti itu sebelum rapat pembahasan anggaran dilakukan. Di TAPD itu bukan finalnya dalam pembahasan anggaran karena hasilnya masih kembali disampikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra. Pada saat di DPRD ada mekanisme pembahasan lagi sesuai dengan mekanisme yang ada sampai di Badan Anggaran (Banggar),” jelasnya.

“Saya sudah sampaikan di KPU serta Bawaslu Sultra tolong dihadiri rapat dalam melakukan pembahasan anggaran di DPRD karena itu merupakan finalnya. Dewan itu mempunyai hak budget tergantung dinamika yang berkembang saat itu bahwa begitu DPRD mempertanyakan harusnya dijelaskan secara tuntas,” sambungnya.

Dirinya juga menegaskan kepada Ketua KPU Sultra Hidayatullah untuk menunjuk pejabat dilingkup Pemrov Sultra siapa yang dimaksud ikut bermain dalam pemotongan anggaran itu. Selain itu, dirinya juga menantang Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin udu atas pernyataan yang dilontarkan terkait ketidak seriusan Pemprov Sultra dalam melakukan kesiapan Pilgub Sultra.

“Saya tegaskan kepada Ketua KPU Sultra pejabat siapa yang dimaksud ikut bermain dalam melakukan pemotongan anggaran Pilgub. Jangan hanya membuat opini saja. Saya juga tantang Ketua KPU Sultra karena sudah beragumen seperti itu. Dalam melakukan pembahasan dia (Hamiruddin udu) tidak pernah hadir tetapi langsung mengeluarkan statement seperti itu. Saat sebelum rapat juga saya selalu menelponnya tetapi Hamiruddin tidak pernah mengangkatnya,” kesalnya.

Terpisah, Kepala Biro (Karo) Humas Pemprov Sultra Kusnadi membantah apa yang diungkapkan dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sultra mengenai adanya pejabat dilingkup Pemrov Sultra dengan melakukan pemotongan anggaran untuk kedua penyelenggara pemilu dalam melakukan kesiapan menjelang Pilgub.

“Kami tidak tau seperti apa mekanismenya di DPRD. Yang pasti kalau ada pernyataan bahwa ada pejabat dilingkup pemprov ikut bermain melakukan pemotringan anggaran itu tidak betul. Dalam kondisi transparansi seperti ini tidak akan ada pejabat dilingkup pemprov sultra akan melakukan bermain-main dalam hal pembahasan anggaran,” bantahnya.

Sementara itu anggota Banggar DPRD Sultra, Bustam menuturkan pemangkasan anggaran kesiapan Pilgub untuk tahun 2017 dilakukan karena proses pencairannya itu secara bertahap. Dari usulan sebanyak Rp 117 miliar yang disepakati senilai Rp 93 miliar dengan alasan akan kembali dicairkan pada anggaran berikutnya.

“Kemarin yang diajukan itu sebanyak Rp 117 miliar tetapi yang disetujui itu Rp 93 miliar. Namun, perlu diketahui bahwa sisa dari 93 miliar itu yakni sebanyak Rp 24 miliar nanti dimasukkan kembali pada perubahan anggaran. Karena proses pencairannya itu dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

“Begitupula dengan anggaran Bawaslu Sultra. Saat ini saja untuk anggaran pengawasan di Pilgub Sultra yang disetujui senilai Rp 10 miliar dari usulan sebanyak Rp 140 miliar belum habis,” pungkasnya. (m2/lex)

To Top