Headline

Hidayatullah: Kalau Merasa Tersinggung, Berarti Bermain

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah tak gentar dengan tantangan Kepala Bappeda Sultra.  “Begini.. kalau merasa tersinggung yah berarti bermain. Kalau tidak merasa, ya panggil kami koordinasi baik-baik,” kata Hidayatullah menangapi pernyataan Muh Nasir Andi Baso, kepada jurnalis BKK, Senin (8/5).

Hidayatullah kembali mengungkap soal dokumen NPHD yang sudah ditandatangani gubernur dan dia tolak, terdapat nama Kepala Bappeda sebagai saksi. “Saya prihatin sama Pak Gubernur. Dalam draf NPHD yang saya tolak itu kan salah satu saksi yang bertanda tangan Kepala Bappeda Sultra. Kalau kontesnya begitu kan berarti main-main,” kata Hidayatullah.

Dia menyatakan, seandainya serius, mestinya gubernur diberi pengertian yang baik atau koordinasi dengan dengan KPU bahwa gubernur sudah mau tanda tangan NPHD, sehingga naskah itu dikoordinasikan ke KPU, siapa tahu ada redaksi versi KPU keliru.

“Atau kalau benar-benar serius penanda-tanganan NPHD dilakukan dalam acara seremonial forum agar publik tau kami sudah sepakat dan sepaham soal anggaran,” tegasnya.

Hidayatullah menyatakan, jika kepala Bappeda atau siapapun bawahan gubernur yang dipercayai untuk mengurus pembahasan anggaran Pilgub ini harus pandai-pandai memberi masukan yang benar kepada gubernur. “Terus terang semenjak saya disodorkan draf NPHD yang sudah ditanda gubernur tanpa kami setujui atau tanpa kami diberitahu lebih awal, saya sudah mulai merasa ada yang tidak beres dalam cara penanganan anggaran Pilgub di tingkat bawah,” katanya.

Hidayatullah menegaskan, harusnya kepala Bappeda bisa menjadi fasilitator atau penjebatan informasi antara KPU-Bawaslu dengan gubernur sebagai pihak pertama yang bertanda tangan soal anggaran di NPHD. Sementara KPU dan Bawaslu sebagai pihak kedua yang menerima anggaran.

“Saya nantang ulang sama kepala Bappeda kalau merasa tidak bermain saya minta fasilitasi kami untuk bertemu satu meja dengan Gubernur, KPU dan Bawaslu, agar clear masalah anggaran Pilgub ini. Saya juga tidak mau gubernur hanya mendengarkan sepihak saja dari bawahannya,” ujarnya.

Dikatakan, gubernur harus mendengarkan dari kami bagaimana prosedur, mekanisme dan tata cara dalam pengelolaab anggaran Pilgub 2018 termaksud keinginan luhur kami agar penanda tanagan NPHD dalam suatu acara seremonial agar terbuka dan transparan pada publik.

“Kalau NPHD disodorkan diam-diam begitu mana belum clear pembahasannya. Kan sama dengan menjebak kami. Ini anggaran APBD, publik juga harus tau dan kami bisa dikontrol publik. Saya tidak mau main diam-diam dan sembunyi-sembunyi soal anggaran ini. Jadi intinya harus duduk satu meja lagi kami tunggu political will Pemprov Sultra,” katanya.

Mantan aktivias anti korupsi ini berkilah, kalau tidak main-main kenapa NPHD 2017 disodorkan untuk di tanda tangani sementara anggaran tahapan untuk 2018 belum dibahas. Padahal yang namanya anggaran Pilkada menurut Permendagri 44/2015 sebagaimana di ubah dengan Permendagri 51/2015 tentang Pengelolaan Anggaran Pilkada bahwa anggaran yang di tuangkan dalam NPHD itu untuk membiayai keseluruhan tahapan penyelenggaraan pilkada.

“Kami mau penandatanganan NPHD itu dilakukan sekaligus seperti di daerah lain di Indonesia. Kami tidak mau direpotkan dengan urusan administrasi bolak balik saat mengurus persiapan pilgub,” katanya.

Olehnya itu katanya pemprov harus segera memembereskan anggaran pilgub 2018 untuk tahun 2017 dan segera mengagendakan pembahasan untuk anggaran tahun 2018.

“Kalau memang tidak mampu melakukan hal itu, maka kami sebaiknya menyatakan tidak akan melaksanakan pilgub. Lebih baik berkonsentrasi mengurus pemilu nasional. Karena kami tidak mau bermasalah, apalagi terkait anggaran,” ujarnya.

Terkait tidak terlibatnya dalam pembahasan di DPRD, menurut Hidayatullah, KPU Sultra sedang berada di Jakarta dalam menghadapi kasus gugatan pilkada kabupaten/kota.

Hal senada dilontarkan Ketua Bawaslu, Hamiruddin Udu bahwa saat pembahasan anggaran di TPAD, sudah disepakati soal jumlah anggaran. Namun ironisnya pasca kesepatakan di TPAD, Bawaslu tak pernah dilibatkan lagi, dan pemprov memutuskan sepihak.

Hamiruddin membatantah pernyataan kepala Bappeda bahwa sering menghubunginya pada setiap pembahasan anggaran. “Kami tidak pernah dilibatkan. Padahal kami di Bawaslu sudah ada tim yang mengurus anggaran pilgub. Kalau ada undangan resmi pasti tim itu akan datang,” ujarnya. (m2/lex)

To Top