KPU dan Bawaslu Kesal Sama Pemprov – Berita Kota Kendari
Headline

KPU dan Bawaslu Kesal Sama Pemprov

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Sulawesi Tenggara (Sultra) kompak menyoroti persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) 2018 mendatang.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, mereka menyayangkan langkah pemprov melakukan pemotongan secara sepihak  anggaran yang diusulkan KPU tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu.

Menurut Hidayatullah, dengan adanya pemotongan anggaran seperti itu menunjukan ketidakseriusan atau ketidaksiapan dari pemprov untuk menyelenggarakan pilgub.

Hidayatullah menguraikan, pembahasan anggaran pilgub baik untuk tahapan 2017 ini maupun untuk 2018 sebenarnya sudah selesai di tingkat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Sultra yakni sebesar Rp 117 miliar.

Namun dalam perkembangannya, ternyata pemangkasan sebesar Rp 24 miliar sehingga tinggal Rp 93 miliar. Artinya, ada pemotongan sepihak yang dilakukan antara DPRD dan pihak Pemprov Sultra.

“Tentunya kami  mempertanyakan  hal ini karena terjadi saling tuding antara DPRD dan pemprov soal pemangkasan anggaran 2017 ini,” kata Hidayatullah.

Untuk anggaran tahapan di 2017 ini seharusnya sudah teralokasikan karena sesuai perintah UU bahwa tahapan pilkada akan sudah berjalan.

Bukan saja itu anggaran untuk tahapan pilgub di 2018 juga ternyata belum dibahas oleh pemprov.

Sehingga menurut Hidayatullah ada dua masalah dalam persoalan penganggaran.

“Jadi dua masalah ini tidak clear hingga pada awal Agustus, maka kami bisa menyatakan pilgub Sultra tidak dapat kami laksanakan,” tegasnya.

Menurut Hidayatullah dibalik persoalan anggaran pilgub ada oknum pejabat di Pemprov yang main-main terutama yang menangani pembahasan anggaran pilgub. “Sebenarnya Pak Gub tidak ada masalah, hanya pihak-pihak yang dipercayakan melakukan  koordinasi anggaran ini yang tidak becus,” kata mantan aktivis anti korupsi ini.

Hidayatullah menyatakan tidak apa-apa dengan langkah pejabat pemprov itu. “Tidak apa-apa. Kami tidak ngotot menyelenggarakan pilgub 2018 ini karena bukan kewajiban utama kami. KPU tidak mau ambil resiko,” katanya.

Makanya Hidayatullah   mempersilahkan gubernur mengevaluasi bawahannya yang tidak konsisten dan terindikasi main-main soal urusan anggaran pilgub. “Kalau mereka main-main, kami tidak akan melaksanakan pilgub 2018. Nanti ditunda saja,” ujarnya.

Hidayatullah juga mengungkapkan, pada Kamis (4/5), saat rakot dengan Komisi I DPRD Sultra, tiba-tiba disodori berkas NPHD pilgub dari pemprov dengan anggaran Rp 98 miliar untuk tahun 2017.

“Loh saya kaget, belum tuntas pembahasannya masa ditawarin untuk ditandatangani NPHD dan pak Gub sudah tanda tangani. Saya kaget campur heran, kasihan Pak Gub beliau tidak tahu masalah, tiba-tiba   NPHD nyelonong. Saya langsung tolak. Kembalikan kembali kepada sekretaris untuk dipulangkan pemprov,” tegasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin, menilai pemprov tidak serius menghadapi pilgub 2018, karena  anggaran yang dialokasikan ke pihak Bawaslu sangat jauh dari yang diharapkan.

Hamiruddin Udu menybeutkan, dari total anggaran yang diajukan pihaknya sebesar Rp 140 miliar namun disetujui hanya Rp 10 miliar. Angka tersebut menurutnya sangat mustahil mengakomodir seluruh agenda dan program Bawaslu di Pilgub Sultra 2018.

“Sepertinya pemprov tidak serius menghadapi pilgub. Kita punya 17 kabupaten dan kota, tetapi hanya dianggarkan Rp 10 miliar untuk Pilgub,” jelas Hamiruddin.

Meski Hamiruddin belum mengetahui kepastian perkembangan terbaru terkait anggaran yang diajukan, tetapi mestinya penganggaran tersebut sudah harus jelas dan rampung di Mei 2017 karena tahapan Pilgub Sultra akan dimulai pertengahan 2017.

Hamiruddin mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan Bawaslu Sultra sebanyak Rp 140 miliar akan digunakan untuk honor penyelenggara di tingkat bawah, operasional selama tahapan, sosialisasi, bintek dan pengawasan selama tahapan pilgub.

“Kalau Rp 10 miliar itu hanya bisa digunakan selama dua bulan oleh teman-teman,” katanya.

Yang ironisnya, ternyata pemangkasan anggaran untuk Bawaslu tersebut juga tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu dengan Bawaslu. “Tidak ada penyampaian dari pemda untuk bahas anggaran,” katanya.

Dia mengusulkan, agar pembahasan anggaran pilgub melibatkan BPKP sehingga semua pos anggaran rasional dan dapat dipertanggungjawab. “Ini pun bila serius mau melaksanakan pilgub,” tgasnya.

Menurut kajian Bawaslu Sultra, anggaran yang diajukan kepada pemprov sudah melalui perhitungan yang matang dan mempertimbangkan efektivitas dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran. (lex)

To Top