Dinas Pemdes Muna Dampingi Penyusunan APBDes – Berita Kota Kendari
Bisnis & Ekonomi

Dinas Pemdes Muna Dampingi Penyusunan APBDes

FITRI/BKK
Para kepala desa mengikuti rapat tekhnis penyusunan APBDes tahun 2017 berlangsung di Aula Dinas Pemdes Muna.

RAHA, BKK – Dinas Pemerintahan  Desa (Dinas Pemdes) Kabupaten Muna membuat terobosan baru agar para kepala desa (kades) tidak terjerat hukum dalam pengelolaan dana desa. Terobosan itu adalah Dinas Pemdes Muna melakukan pendampingan kepada 124 kades se-Kabupaten Muna dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2017.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemdes Muna, Rustam menjelaskan, langkah awal pendampingan penyusunan APBDes dilakukan dengan menggelar rapat tehnis penyusunan APBDes yang dikuti seluruh kades. Rapat tekhnis berlangsung di Aula Dinas Pemdes Muna, Rabu (3/5).

Rapat tekhnis tersebut dipimpin Plt Kadis Pemdes Ilyas Mahmud didampingi Rustam. Para kades terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Rustam menjelaskan, penyusunan APBDes tahun 2017 bagi seluruh desa dijadwalkan mulai Kamis (4/5) hari ini hingga dua minggu ke depan.

Dijelaskan, dalam penyusunan APBDes  ini, para kades akan berkordinasi langsung dengan camat di masing-masing kecamatan, dan harus melibatkan para tokoh masyarakat, BPD, pendamping desa, dan Dinas Pemdes.

“Hal ini dilakukan agar penyusunan APBDes berikut program yang diusulkan untuk kepentingan masyarakat di desa, dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Ini kita lakukan agar dalam pengelolaan ADD dan DD, tepat sasaran dan terhindar dari kesalahan yang berimbas jeratan hukum,” kata Rustam.

Sementara itu Plt Kadis Pemdes, Ilyas Mahmud SE menjelaskan, agar penyusunan APBDes dapat berjalan lancar, maka para kades harus berkordinasi langsung dengan camat.

“Iya, agar penyusunan APBDESnya cepat, tapat dan lancar, para kades harus berkordinasi langsung dengan camatnya. Kalau ada kendala, maka libatkan pendamping dan BPD setempat. Kalau masih ada kendala lagi, libatkan Dinas Pemerntahan Desa,” ujar Ilyas.

Menurutnya, proses seperti itu lakukan, agar para kades lebih berhati-hati dan benar dalam mengelola ADD dan DD sehinga terhindar dari jeratan hukum.

Untuk diketahui tahun 2017 ini alokasi Dana Desa (DD)  mencapai Rp 1,3 miliar perdesa, sedangkan Dana Alokasi Desa ( ADD) sekitar Rp 1,3 hingga Rp 1, 4 miliar perdesa. (r1/lex)

To Top