Besok Sengketa Pilkada Bombana Ditentukan – Berita Kota Kendari
Headline

Besok Sengketa Pilkada Bombana Ditentukan

Kuasa Hukum Bertahan, Marwan Darmawan SH (kiri), Munsir SH MH (tengah) dan Taufik Basari SH MH LLM (kanan0 saat mengikuti sidang sengketa Pilkada Bombana di MK. (foto: ist)

KENDARI, BKK – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan sidang pembacaan putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Kasra Jaru Munara-Man Arfah (Berkah), Rabu (26/4).

Sidang pembacaan putusan itu akan dilakukan majelis hakim untuk mengetahui apakah perkara sengketa Pilkada Bombana berlanjut dengan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana.

Sidang putusan sengketa dengan nomor perkara 34/PHP.BUP-XV/2017 itu dipimpin langsung Ketua MK, Arif Hidayat selaku hakim ketua yang didampingi delapan hakim anggota yakni Anwar Usman, Maria Farida Indriati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan SP Sitompul, I Dewa Gede Paiguna dan Saldi Isra.

Anggota tim kuasa hukum paslon Tafdil-Johan Salim (Bertahan) Marwan Darmawan SH mengatakan, sesuai jadwal yang telah dikeluarkan MK, sidang sengketa Pilkada Bombana akan dilakukan pada Rabu (26/4) besok. Saat ini, pihaknya juga telah menerima surat panggilan resmi dari MK.

“Jadwalnya itu hari kamis besok. Untuk surat panggilan resmi dari MK juga kami sudah terima dan diambil langsung oleh tim kuasa hukum yang sudah berada di Jakartapada Jumat (21/4) kemarin,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/4).

Dirinya memastikan, MK nantinya akan menolak permohonan pemohon yang ada dalam materi gugatannya terutama untuk dilakukannya PSU di 53 TPS. Pasalnya, kata dia, semua permohonan yang diajukan pemohon tidak bisa dibuktikan serta tidak adanya saksi-saksi sebagaimana dalam fakta sidang sebebelumnya.

“Semua yang ada dalam materi gugatannya terutama mengenai permohonannya untuk dilakukan PSU di 53 TPS itu dipastikan akan ditolak. Itu dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sebelum-sebelumnya,” jelasnya.

Diungkapkannya, terutama mengenai adanya rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bombana untuk dilakukannya PSU di tujuh TPS menggunakan Peraturan Bawaslu (Per-Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Sementara, sambungnya,Per-Bawaslu  tersebut sudah tidak berlaku lagi dalam hal ini rekomendasi Panwaslu cacat hukum.

“Ada tujuh TPS yang direkomendasikan Panwaslu Bombana untuk dilakukan PSU. Sementara 2 TPS yang direkomendasikan itu tidak terdaftar di KPU sedangkan lima TPS lainnya, Panwaslu itu menggunakan aturan yang sudah diganti sejak dengan Per-Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Perhitungan Suara,” ungkapnya.

Dijelaskannya, hal tersebut diperkuat sebagaimana dengan Pasal 32 Per-Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi Per-Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 (rekomendasi yang digunakan Panwaslu Bombana) Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara sudah tidak berlaku lagi.

“Pada pasal 32 tersebut sangat jelas bahwa Per-Bawaslu yang digunakan Panwaslu Bombana itu sudah tidak berlaku lagi sejak Per-Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Perhitungan Suara telah dicabut. Sehingga dipastikan MK tidak akan mungkin mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu karena pada dasarnya itu salah dalam menempatkan dasar hukum,” cetusnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, kuasa hukum paslon Berkah, Ridwan Darmawan SH MH sama sekali tidak akftif telephone genggamnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bombana Arisman mengatakan, apapun keputusan MK akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“KPU sebagai penyelenggara terima dan menaati apapun keputusan yang dikeluarkan MK nantinya, apakah PSU atau tidak. Jika tidak, maka selesai sudah dan KPU Bombana akan menetapkan paslon pemenang pilkada,” pungkasnya. (m2/lex)

To Top