Lingkar Sultra

Tunjangan PTT Bidan dari ADD Tuai Kontroversi

BATAUGA, BKK- Pemberian tunjangan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) bidan dan perawat desa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), menuai kontroversi di Buton Selatan. Hampir seluruh kepala desa di Busel mempersoalkan pemberian tunjangan tersebut.

Mereka khawatir jika pemberian tunjangan menggunakan ADD itu akan dianggap sebagai penyimpangan. Mengingat, penggunaan dana desa hanya dibenarkan jika dihasilkan dari rapat kerja desa. Sedangkan tunjangan untuk tenaga kesehatan, tak pernah masuk di dalam program.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Buton Selatan Dr Ilah Ladamay mengatakan kontroversi tersebut merupakan kesalahpahaman. Karenanya, dia akan mengundang seluruh kepala desa untuk menjelaskan alasan pemberian tunjangan PTT bidan dan perawat desa dari ADD.

Menurutnya, pemerintah daerah memiiki kewenangan untuk mengatur pengelolaan ADD. Sebab dana tersebut bersumber dari APBD Busel. Lain dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

“Ini cuma ketidakpahaman para kepala desa. Tidak jadi masalah apabila sebagian dana itu diberikan kepada pelayan kesehatan di setiap desa, karena itu juga dari APBD, bukan APBN,” tuturnya.

Menurutnya, penganggaran tunjangan tenaga kesehatan itu berawal dari Program Satu Bidan Satu perawat di Tiap Desa. Program ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan di desa-desa.

“Ini merupakan program pemerintah dan ini sangat penting karena salah satu pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana pemerintah bisa menciptakan insan-insan yang sehat jasamani dan rohani, insan manusia yang kuat sehingga masyarakat Busel bisa berkompetensi pada level jenjang yang lebih tinggi,” tandasnya. (p14/aha)

To Top