Bupati Wanita Ini Digugat di Hari Kartini – Berita Kota Kendari
Headline

Bupati Wanita Ini Digugat di Hari Kartini

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Nasruddin SH MH saat mengajukan gugatan di PTUN Kendari. (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Pejabat (Pj) Bupati Bombana, Sitti Saleha digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Jumat (21/4), karena melakukan mutasi kepada 26 Kepala Sekolah (Kepsek) di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana yang tidak sesuai prosedur.

Mutasi itu dilakukan Sitti Saleha sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Bombana Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana tertanggal 10 April 2017.

Salah seorang Kepsek yang dimutasi Kaslim mengatakan, dirinya dimutasi menjadi salah seorang guru di SD Negeri 43 Bambaea Kecamatan Poleang Timur. Sebelumnya, kata dia, dirinya merupakan Kepsek di SD Negeri 64 Ladompi Kecamatan Rarowatu.

“Saya sama sekali tidak mengetahui apa alasan Pj Bupati Bombana melakukan mutasi kepada kami. Padahal sebelum-sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi dan semuanya baik-baik saja,” katanya saat di temui akan melakukan gugatan di PTUN Kendari, Jumat (21/4).

Menurutnya, mutasi yang dilakukan Pj Bupati Bombana terhadap dirinya dan 25 Kepsek lainnya itu tidak sesuai prosedur dan hanya sebelah pihak saja. Sehingga dirinya, melakukan gugatan di PTUN Kendari agar diketahui secara pasti maksud dirinya dimutasi.

“Iya kami akan mengambil jalur hukum dengan melakukan gugatan di PTUN karena kami menganggap mutasi yang dilakukannya itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kami juga sangat kaget kenapa tiba-tiba langsung dimutasi seperti ini,” kesalnya.

Senada, Maulid yang juga merupakan salah satu Kepsek yang dimutasi mengungkapkan, merasa keberatan dengan mutasi yang dilakukan Sitti Saleha terhadap dirinya yang tidak sesuai perosedural dan aturan yang berlaku.

“Iya saya juga dimutasi. Sebelumnya saya Kepsek SMN Negeri 04 Kabaena Timur Kecamatan Kabaena Timur. Tetapi setelah dimutasi menjadi guru biasa di SMP 11 Kabaena Tengah,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat Munsir SH MH menjelaskan, mewakili pemberi kuasa saat ini pihaknya telah mendaftarkan gugatan di PTUN Kendari dengan nomor gugatan No.10//G/2017/PTUN.KDI pertanggal 21 April 2017. Gugatan itu dilakukan karena mutasi itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

“Kami sudah daftarkan gugatan di PTUN Kendari dengan mewakili para Kepsek yang dimutasi Pj Bupati Bombana. Mutasi itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia (RI)  Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Nomor RI Nomor 4314,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, Pj Bupati Bombana juga telah melanggar UU Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana serta UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (lembaran negara RI Tahun 2005 Nomor 157 tambahan lembaran negara RI Nomor 4586)

“Dalam aturan itu sangat jelas dikatakan bahwa untuk menjadi kepsek itu harus seorang sarjana sementara dalam SK mutasi yang dikeluarkan Pj Bupati Bombana itu telah melantik kepsek yang sama sekali belum menjadi seorang sarjana tetapi sebatas tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan ini sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kepada Pj Bupati Bombana untuk segera membatalkan SK itu dan mengembalikan seluruh kepsek yang telah dimutasi kejabatan semula karena diduga SK tersebut sangat cacat hukum.

Bahkan, berdasarkan keterangan saksi yang telah dikumpulkan dirinya menduga mutasi itu dilakukan karena intruksi Pj Bupati Bombana untuk mendukung salah satu paslon yang didukungnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana kemarin diindahkan para kepsek.

“Kami menduga karena ada kaitannya dengan Pilkada kemarin bahwa Pj Bupati Bombana telah mengintruksikan kepada para kepsek untuk mendukung salah satu paslon sementara para kepsek ini mengetahui bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk terlibat politk praktis,” tuduhnya.

Dijelaskannya, selain itu dirinya juga menduga dalam melakukan mutasi dan melantik para kepsek pengganti itu terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan Sitti Saleha yang masing-masing antara Rp 10 juta sampai Rp 50 juta per kepala sekolah.

“Kami mempunyai semua bukti-bukti itu hanya saja belum bisa kami publikasikan karena demi kepentingan pada saat persidangan di PTUN Kendari nantinya,” pungkasnya. (m2/lex)

To Top