Beranda

Hypermart Disanksi Penghentian Sementara

KENDARI, BKK – Rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK) pihak Hypermart Lippo Plaza Kendari berkait produk maraknya produk kedaluwarsa di salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Prvinsi Sulawesi Tenggara (Sultrra) telah dilayangkan kepada pihak terkait.

Pasalnya, rekomendasi yang diberikan itu sesuai dengan undang-undang (UU) yang ada. Dimana, dalam UU tersebut berkait dengan produk kedaluawarsa akan diberikan sanksi administrasi berupa denda sanksi PSK dan penarikan produk untuk dimusnakan.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra, LM Taufan Alam, mengatakan sebenarnya berkait sanksi yang rencananya akan diberikan kepada pihak manajemen Hypermart bakal diberikan setelah dilakukannya rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin lalu, cuman karena ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga pihaknya menunda pelaksanaan RDP tersebut.

“Nanti setelah RDP digelar, baru kita akan buat rekomendasi-rekomendasi berupa sanksi penutupan sementara Hypermart Lippo Plaza Kendari. Dan isya Allah polemik yang kerap kali terjadi di Hypermart ini yakni berkait produk kadaluwarsa akan terus kita tindak lanjuti,” ungkap LM Taufan Alam, Kamis (20/4).

Sehingga, kata Taufan, sanksi yang pernah dikeluarkan kepada pihak Hypermart akan tetap berjalan, karena kejadian ini sangat merugikan masyarakat Kota Kendari.

“Apa lagi pihak Hypermart sudah tiga kali diberikan teguran keras oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sultra, sehingga kita akan meminta tiga kali teguran yang telah dikeluarkan oleh BPOM Sultra kepada pihak Hypermart ini. Nantinya, teguran yang diberikan BPOM Sultra itu akan menjadi pertimbangan rekomendasi kita nantinya,” paparnya.

Sementara, Kepala BPOM Sultra, Adilah Pababbari, mengaku pihaknya sudah merekomendasikan sanksi pemberhentian sementara Hypermart Kendari.

“Rekomendasi tersebut kita sudah kirim pekan lalu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, bahkan rekomendasi ini kita sudah tembuskan ke managemen Hypermartnya,”

Nantinya, lanjutnya, rekomendasi yang telah dilayankan tersebut, pihak Disperindag Sultra yang akan melanjutkan kepada Dinas Perizinan.

“Kita hanya melayankan surat rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, nanti pihak Disperindag Sultra yang menindak lanjuti rekomendasi yang kami layankan itu,” tambahnya.

Salah seorang warga Kendari, Irma, mengatakan dirinya sangat mensuport langkah yang dilakukan DPRD Sultra dan BPOM, sebab hal seperti ini memang tidak bisa disepelehkan. Sebab, alas dia, ini sangat merugikan dan membahayakan konsumen.

“Saya meminta pihak Dewan dan BPOM Sultra untuk terus mengawasi rekomendasi yang telah dilayankan tersebut, hal ini menurut saya sangat penting dilakukan agar benar-benar dilaksanakan. Jika tidak ada kontrol, maka saya tidak yakin rekomendasi yang telah dilayankan ini akan berjalan dengan baik,” beber Irma. (cr6/lex)

To Top