Menunggu Sidang Putusan Pilkada Bombana Bertahan Optimis MK Tolak Gugatan Berkah – Berita Kota Kendari
Headline

Menunggu Sidang Putusan Pilkada Bombana Bertahan Optimis MK Tolak Gugatan Berkah

Marwan Darmawan (kiri) Saat Mengikuti Sidang Di MK

KENDARI, BKK –  Sengketa Pilkada Bombana di Mahkamah Konstitusi (MK)  segera memasuki tahap putusan. Tim kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon)  Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Tafdil-Johan Salim (Bertahan) selaku pihak terkait dalam perkara ini, optimis majelis hakim MK akan menolak permohonan pemohon,  Kasra Jaru Munara-Man Arfah (Berkah).

Penolakan  itu diyakini tim Bertahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan beberapa waktu lalu. Selain itu, rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Bombana untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), seperti yang ada dalam materi gugatan pemohon itu tidak berdasar karena aturan yang digunakan sudah tidak berlaku lagi.

Anggota tim kuasa hukum paslon Berkah, Marwan Dermawan SH MH menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi ahli  dihadirkan dalam persidangan MK beberapa waktu lalu, Panwas Bombana memang memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi PSU apabila terdapat pelanggaran dalam pemungutan suara.

“Tetapi KPU tidak bisa semena-mena melakukan rekomendasi itu apabila rekomendasi yang dikeluarkan itu tidak memenuhi dasar hukum. Sementara rekomendasi yang dikeluarkan panwas itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku melainkan menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi,” terang Marwan saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Selasa (18/4).

Ia mengungkapkan, keyakinan lainnya bahwa MK nantinya akan menolak gugatan pemohon itu karena ada dua TPS yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini tidak terdaftar di KPU Bombana namun ada dalam materi pemohon untuk dilakukan di TPS 02 Larete dan TPS 01 Lemo.

“Yang diminta untuk dilaksanakan PSU oleh pihak pemohon itu ada dua rekomendasi yakni rekomendasi 029 dan rekomendasi 038. Sementara TPS yang tidak tercantum dalam daftar di KPU itu ada pada rekomedasi 029. Dari hasil persidangan pihak termohon dalam hal ini KPU Bombana tidak melakukan PSU seperti yang dimintai oleh pihak pemohon itu karena faktanya tidak TPS itu serta DPT juga tidak ada,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai jadwal pelaksanaan sidang sengketa Pilkada Bombana itu dilanjutkan, Marwan mengaku belum mengetahinya.  Namun, sambungnya, berdasarkan jadwal di MK itu akan dilaksanakan pada 10 sampai 15 Mei mendatang dengan agenda sidang pembacaan putusan.

“Di rentan waktu itu kami masih menunggu panggilan dari MK. Yang pasti panggilan berikutnya itu akan dilakukan dengan agenda sidang putusan,” pungkasnya. (m2/nur)

To Top