Kemungkinan Besar PSU di Sejumlah TPS – Berita Kota Kendari
Headline

Kemungkinan Besar PSU di Sejumlah TPS

LM Bariun

RUMBIA,  BKK – Pengacara senior yang telah berpengalaman menangani sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Dr LM Bariun SH MH memprediksi, kemungkinan besar majelis hakim MK akan memutuskan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam kasus pilkada Bombana.

“Melihat perkembangan sidang sengketa pilkada Bombana, saya memprediksi bakal ada PSU di sejumlah TPS,” kata Bariun kepada jurnalis BKK, Senin (17/4) melalui telepon selulernya.

Bariun menyatakan, prediksinya bukan bermaksud menguntungkan salah satu pihak tapi sebagai praktisi hukum melihat dan menganalisa fakta-fakta yang terjadi persidangan.

“Saya kan melakukan kajian terhadap materi gugatan yang diajukan, dan menganalisa perkembangan fakta yang terjadi dalam persidangan,” kata Bariun.

Lalu kira-kira TPS mana saja bakal terjadi PSU? Menurut Bariun, TPS-TPS yang sebelumnya ada persoalan dan pernah drekomendasikan Panwaslu untuk dilakukan PSU.

“Kan pernah Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU di sejumlah TPS, hanya ditolak KPU. TPS-TPS ini berpeluang untuk PSU,” katanya.

Keyakinan akan hakim MK akan memutuskan PSU di sejumlah TPS juga dilontarkan pengacara Kasra J Munara-Man Arfah (Berkah), Ridwan Darmawan SH. Bahkan dia meyakini PSU akan terjadi di sekitar di 53 TPS yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Rumbia dan Poleang.

“Kami sangat yakin jika gugatan kami bakal dikabulkan oleh MK,  minimal PSU di 53 TPS. Segala pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pilkada Bombana tahun ini telah kami buktikan dipersidangan,” kata Ridwan Darmawan yang dikonfirmasi melalui sambungan telfon selulernya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya,  segala bukti pelanggaran yang terjadi selama tahapan pelaksanaan Pilkada Bombana berjalan telah disampaikan pada MK dan dibuktikan saat pelaksanaan sidang.

Dikatakan, pihaknya kini sedang menyusun kesimpulan hasil sidang sebelumnya. Rencananya besok (hari ini, red) sudah disampaikan kepihak MK.

“Hari ini pihak pemohon, temohon dan pihak terkait dijadwalkan sudah menyampaikan kesimpulan hasil sidang sebelumnya kepada MK,” ungkap Ridwan.

Tambahnya,  rekomendasi Panwaslu Bombana terkait pelaksanaan PSU dibeberapa TPS merupakan hal yang harus dilaksanakan. Ditambah dengan pelanggaran lain seperti pembukaan kotak suara yang tidak prosedural.

Atas hal ini,  dirinya sangat berkeyakinan jika gugatan pihak pemohon bakal dikabulkan oleh MK, minimal dilaksanakan PSU di 53 TPS yang tersebar dibeberapa kecamatan yang ada diwilayah Rumbia dan Poleang.

Informasi yang dihimpun, awal bulan Mei mendatang, MK menjadwal akan menggelar sidang putusan PHP untuk gugatan pilkada termasuk pilkada Bombana.

Sidang ini nantinya merupakan sidang terakhir,  dimana MK akan membacakan keputusannya apakah gugatan yang diajukan oleh pemohon terkait sengketa PHP, termasuk Pilkada Bombana diterima atau tidak.

Sementara itu, anggota tim kuasa paslon Tafdil-Johan Salim Marwan Dermawan meyakini bahwa MK nantinya bakal menolak gugatan sengketa yang diajukan pemohon. Pasalnya, kata dia, permohonan yang diajukan pemohon dalam hal ini paslon Berkah tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam persidangan pembuktian beberapa waktu lalu.

“Dipastikan bahwa nantinya Majelis MK akan menolak permohonan pemohon, karena dalam sidang pembuktian beberapa waktu lalu pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya seperti yang ada dalam setiap materi gugatannya. Selain itu tuduhan-tuduhannya itu tidak terbukti,” ungkapknya saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya.

Terpisah, Komisioner KPU Bombana Andi Usman mengaku siap menghadapi sidang terakhir nanti dengan agenda sidang putusan PHP. Menurut komisioner KPU setempat Andi Usman, sidang putusan PHP untuk Pilkada tahun ini akan digelar mulai awal Mei mendatang.

“Kalau tidak salah, sidang putusan akan digelar mulai tanggal 2 hingga 19 Mei mendatang. Untuk putusan sengketa Pilkada Bombana,  jadwal pastinya belum kita ketahui karena MK belum menetapkan jadwal sidangnya, jadi kita tunggu saja,” pungkasnya. (r2/lex)

To Top