Aktualita

PLN Akan Tingkatkan Kapasitas Pembangkit Raha

Rombongan DPRD Mubar dan Muna berfoto bersama Manajer Bidang Transmisi & Distribusi PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar, Defiar Anis.

KENDARI, BKK – PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar berjanji segera meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di Kota Raha untuk memenuhi kebutuhan daya listrik bagi masyarakat Muna dan Muna Barat (Mubar).

Janji manajemen PLN itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Mubar, Zahrir Baitul, setelah DPRD Mubar bersama DPRD Muna melakukan pertemuan dengan manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar di Makassar, Rabu (12/4) lalu.

Zahrir Baitul kepada jurnalis BKK, Minggu (16/4), menjelaskan, DPRD Mubar menginisiasi pertemuan dengan manejemen PT PLN Wilayah  Sulsel, Sultra & Sulbar, karena kondisi ketersediaan listrik di Muna dan Mubar makin memprihatinkan.

“Pemadaman hampir terjadi setiap saat dengan frekuensi yang tidak menentu. Kondisi ini sangat mengganggu aktifitas masyarakat dan pemerintahan di Muna dan Mubar,” kata Zahrir.

Dalam pertemuan itu, Zahrir mewakili Komisi C DPRD Mubar meminta komitmen pihak PLN atas Peraturan Menteri ESDM RI nomor 8 Tahun 2016 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan PT PLN yang mulai diberlakukan 1 Januari 2017 lalu.

“Permen ini lebih detail mengatur tentang hak-hak dasar yang harus didapatkan oleh konsumen dan kewajiban pihak PLN terkait dengan standar mutu dan pelayanan khususnya berkaitan dengan daya listrik,” kata Zahrir yang juga Ketua Presidium KAHMI Mubar.

Menanggapi pernyataan dari DPRD Mubar, Manajer Bidang Transmisi & Distribusi PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar, Defiar Anis menjelaskan, penyebab utama pemadaman di Muna dan Mubar, karena defisit daya sebesar 2,3 MW pada PLN Rayon Raha.

Defisit itu diakibatkan kerusakan instalasi pada PLTU Baruta yang selama ini menjadi salah satu penyokong utama interkonektifitas pelayanan daya dari PLN Bau-bau untuk Muna dan Muna Barat.

“Pihak PLN memberikan solusi akan menambah kapasitas pembangkit pada PLN Raha dengan kapasitas 5 MW yang insha Allah akan terealisasi dalam tahun ini,” ujar Zahrir.

Jika program ini terealisasi maka jaringan instalasi listrik yang di Desa Lasama,  Kembar Maminasa dan Kampobalano yang telah dibangun dengan sendirinya akan difungsikan.  PLN juga berkomitmen dalam tahun ini jaringan instalasi listrik akan dibangun di beberapa desa di Kec  Wadaga dan Tiworo Selatan.

“Kami juga meminta pihak PLN untuk membangun jaringan instalasi listrik pada 13 desa yang tersebar di beberapa pulau di Selat Tiworo.  Alhamdulillah pihak PLN berkomitmen untuk menjadikannya sebaga program utama di tahun 2018 mendatang,” jelas Zahrir.
Lebih jauh Zahrir menjelaskan, dalam pertemuan itu anggota DPRD Mubar dan Muna mendapat gambaran lebih detail tentang masalah pelayanan PLN di seluruh Indonesia. Masalahnya, kata Zahrir,  tingginya selisih antara biaya produksi yakni Rp 1.517  per KWH, sementara harga jual hanya Rp 955 per KWH.
Makanya PLN akan terus berupaya untuk mencari sumber-sumber energi terbarukan yang bisa menghasilkan energi listrik bagi masyarakat.

Dalam pertemuan itu, DPRD Mubar juga memberi gambaran tentang makin meningkatnya kebutuhan pasukan listrik di daerah seiring dengan makin meningkatkan populasi penduduk dan aktivitas perekonomian masyarakat.

“Kebutuhan akan pasokan listrik makin tinggi seiring dengan akan difungsikannya Bandara Sugimanuru dan Rumah Sakit Modern Raha serta tumbuh dan berkembangnnya sentra usaha baru,” katanya.

Dengan situasi ini, DPRD Mubar mendesak PLN untuk membangun pusat pembangkit listrik yang terpisah dan bisa mengurangi ketergantungan dari PLN Bau-Bau dalam melayani pasokan kebutuhan listrik di wilayah daratan Muna meliputi Kabupaten Muna Barat,  Muna dan Buton Tengah.

Menanggapi permintaan DPRD Mubar ini, PLN menyatakan PLN wilayah Sulselrabar sedang membangun grand desai konektivitas instalasi listrik yang terintegrasi dil Wil Sulawesi Selatan,  Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

“Pola ini seperti yang telah diterapkan di Wilayah Jawa dan Sumatra.  PLN Wil Sulselrabar juga berkomitmen akan membangun jaringan instalasi listrik pada seluruh desa di wil Sulselrabar,” katanya.

Pihak PLN juga berkomitmen dalam mengimplementasikan Permen No 8 Tahun 2016. Terkait dengan pembangunan instalasi listrik, PLN berharap DPRD bersama Pemda agar membuat regulasi yang dapat memudahkan proses pembangunan instalasi dan dukungan pada pembebasan lahan serta regulasi yang dapat melindungi konsumen dalam memperoleh hak nya atas pemenuhan kebutuhan listrik di daerah.

Dalam pertemuan tersebut selain dihadiri anggota DPRD Mubar diantaranya, Cahwan, Zahrir B,  Munarti,  Salim Satri dan Nur Aisyah Alias, serta Anggota DPRD Muna La Ode Saera. Sedangkan dari pihak PLN dihadiri Manajer Bidang Transmisi & Distribusi, Defiar Anis, dan Manajer P2K PLN Wil Sulselrabar, Saifuddin. (p13)

To Top