Lingkar Sultra

SELEKSI POLRI Polres Konawe Bentuk Timsel Terpadu dari Luar

IRMAN/BERITA KOTA KENDARI
TRANSPARANSI SELEKSI. Kapolres Konawe, AKBP Jemi.Junaidi didampingi ketua DPRD Gusli Topan Sabara, foto bersama sejumlah tokoh usai pembentukan Panitia Pembantu Penerimaan (Pabanrim) Anggota Polri 2017, di Polres Konawe, Senin (20/3).

UNAAHA, BKK- Polres Kabupaten Konawe mulai membuka pendaftaran  penerimaan anggota polisi baru untuk jenjang tamtama, bintara, dan Akpol. Proses pelaksanaannya mulai 14 Maret sampai 15 April 2017.

“Ada 142 anggota yang bakal diterima se-Sultra. Yakni 133 polisi pria dan 9 polwan. Kualifikasinya 5 Akpol, 8 Tamtama dan 127 Bintara,” papar Kapolres Konawe, Ajun Komisaris Polisi Jemi Junaidi usai rapat pembentukan Panitia Pembantu Penerimaan (Pabanrim) dan penandantangan nota kesepamahan di Aula Polres Konawe, Senin (14/3). Turut hadir dalam rapat itu Ketua DPRD Kabupaten Konawe Gusli Topan Sabara, Kepala Dinas Pendidikan Jumrin Pagala, Dinas Dukcapil Rais, Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Konawe Abdul Latif Juarna dan perwakilan Berita Kota Kendari.

Kapolres Konawe AKBP Jemi Juanidi menyatakan, tahun ini, pihaknya membentuk Pabanrim sebagai wujud komitmen Polres Konawe dalam keterbukaan diproses seleksi ini. Pabanrim ini sendiri melibatkan unsur di luar Polres, seperti pemerintahan, LSM hingga pers.

“Ada beberapa instansi teknis seperti Dukcapil dan Diknas yang bergabung. Ini yang membantu kami dalam memeriksa keabsahan dokumen para calon peserta. Sedangkan dari FPKUB dan pers melakukan pengawasan teknis,” jelasnya.

Ia berharap keterlibatan unsur luar pada penerimaan calon bintara 2017 ini, akan menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas. Sekaligus meyakinkan masyarakat mengenai transparansi dalam proses seleksi.

Ia mengatakan, selama ini Konawe selalu berada di posisi kedua terbanyak pendaftarnya setelah Kota Kendari. Namun setelah pengumuman, jumlah peserta dari Konawe justru justru sangat minim yang terakomodir.

“Seperti pada 2016 lalu. Dari 91 orang yang lulus, sangat sedikit dari Konawe,” katanya.

Ia juga menekankan kepada para panitia supaya betul-betul memperhatikan sistemnya. Misalnya yang paling sederhana, tinggi badan. Jika ukurannya di bawah 165 centimeter, harus digugurkan.

Termasuk berkas persyaratan, seperti ijazah dan data kependudukan, musti diteliti dengan baik. Supaya berkas-berkas yang dikirim ke Polda Sultra, tidak ada masalah. Karena jika terjadi kelalaian, maka konsekuensinya panitia yang akan diperiksa oleh Propam Polda Sultra.

“Kita sepakat bahwa penerimaan anggota Polri harus bersih. Kalau ada kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi pada tahun lalu, untuk segera diperbaiki. Dan kepada tim dari eksternal awasi kami, tegur kami. Dan berikan kontribusi atau masukan,” paparnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang berminat menjadi anggota Polri untuk datang langsung ke Polres mendaftarkan diri. Jangan lagi ada pemikiran bahwa seleksi anggota Polri harus pakai uang.

“Contohnya saya. Saya masuk Polri tidak menyogok. Menjadi anggota Polri cukup persiapkan fisik kesehatan, metal dan pengetahuan akademik. Modal ini yang menjadi dasar berkompetisi dalam seleksi. Kalau itu sudah terpenuhi, Insya Allah bisa lulus,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Gusli Topan Sabara mengapresiasi atas dilibatkannya stakeholder dari eksternal Polri, termasuk DPRD Konawe. “Saya mengapresiasi kepada Kapolres bersama jajarannya. Karena ini untuk pertama kalinya dibentuk tim terpadu,” paparnya.

Menurutnya, pelibatan tim dari luar akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap seleksi Polri. “Dan saya yakin anggota yang dilahirkan ini dapat berkualitas dan mampu berkontribusi terhadap bangsa dan negara,” paparnya. (r1/aha)

To Top