Aktualita

Pelayanan Badan Pendapatan Muna Dikeluhkan

RAHA, BKK – Ini warning bagi para PNS di lingkup Pemda Muna agar tidak ogah ogahan bekerja. Terlebih jika istansi tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan publik seperti Badan Pendapatan.

Sejumlah masyarakat terpaksa mengadu di Kantor Bupati Muna, karena kesal atas pelayanan di Badan Pendapatan khususnya di bagian fiskal daerah, Senin (20/3).

“Masa sudah jam 9.00, pelayanan fiskal di Badan Pendapatan Daerah, belum ada pelayanan. PNSnya tidak ada, terlebih kepala dinasnya,” kata salah seorang warga, Nandar bersama beberapa orang lainnya, yang datang mengadu di ruangan Kabag Humas Pemda Muna.

Nandar mengatakan, bagaimana daerah bisa maju  kalau pelayanan publiknya susah begini. Dia mengaku datang mau memasukan PAD untuk Muna, karena mau membayar fiskal.

“Pak Bupati Muna harus ganti penjabat model begini. Pelayanan publik itu harus stand by ditempat, terlebih pada jam kerja begini. Bagaimana atasan mau kontrol bawahannya. Sedangkan dia sendiri jarang masuk kantor,” ujarnya.

Menanggapi aduan masyarakat, Kabag Humas Setda Muna Amiruddin Ako SPd MSi mengatakan pelayanan publik itu diatur dalam UU nomor 25 tahun 2009.

“Pelayanan publik itu memang tidak boleh tertanggu, apalagi kalau alasan kepentingan pribadi. Terlebih  inikan hari kerja, tidak boleh menelantakan pelayanan kepada masyarakat, tapi harus mempermudah,” kata Amiruddin.

Dia juga menjelaskan, divinisi pelayanan publik berdasarkann UU nomor 25 tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan atas barang dan jasa atau pelayanan publik seperti pajak, fiskal daerah dan lainnya.

“Semua kegiatan ini melekat pada Badan Pendapatan Daerah. Apa yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna ini sudah melanggar UU nomor 25 tahun 2009 itu. Kita tidak boleh menelantarkan,”  terang Amir sapaan akrab Kabag Humas Setda Muna.(r1/lex)

To Top