Beranda

Ketua DPRD Minta Dinas Perizinan Bertindak Tegas pada PKL Nakal

KENDARI, BKK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Samsuddin Rahim meminta dinas perizinan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang makin marak berjualan di sempadan jalan. Kondisi ini, menurut dia, makin diperparah dengan lemahnya Satuan Polisi Pamong Praja

“Kalau ini tidak segera ditertibkan maka lambat laun akan sukar untuk ditertibkan,” terangnya, melalui telepon genggam, Minggu (19/3).

Menurut dia, makin maraknya kios PKL di sempadan jalan harus segera ditertibkan, karena melanggar aturan dan juga sangat mengganggu.

Berkait itu, ujar dia, berpegang pada peraturan daerah (perda), pihak yang berkompeten mesti segera melakukan tindakan sebelum hal ini menjadi masalah di kemudian hari.

“Jika izinnya tidak ada, maka tidak perlu ada tawar menawar untuk dilakukan penertiban,” jelasnya.

Apalagi, masih kata Samsuddin Rahim, lahan yang dijadikan tempat mendirikan kios para PKL kuat dugaan diperjual belikan. Artinya, ada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari lahan pemerintah.

“Informasinya, para pedagang kalau ingin mendirikan kios harus membayar. Anehnya lagi, bangunan kios para PKL kini sudah semi permanen, sementara aturannya sempadan jalan tidak diperuntukan untuk pembangunan,” tukasnya.

Politikus PAN ini juga menegaskan, lemahnya pihak Satpol PP yang hingga kini belum mampu menertibkan kios para PKL menjadi kendala tersendiri.

“Kami juga heran dengan aparat penegak perda kita di Kota Kendari ini. Karena, nanti diperintah baru bergerak, sementara tugas mereka yaitu berdasarkan perda dan mestinya untuk penertiban kios yang ada di sempadan jalan tidak perlu lagi diperintah,” sindirnya.

Terpisah, Erwin, salah seorang pemilik kios yang berada di depan Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari mengatakan, untuk bisa mendirikan kios dan berdagang di tempatnya ada retribusi yang dikenakan setiap harinya.

“Saya menjual di sini tidak gratis, untuk bisa bangun kios saja harus bayar dan sudah berjalan juga kita dipungut biaya. Jadi kalau ada penertiban, saya juga harus minta ganti rugi dong,” pungkasnya. (cr5/iis)

To Top