Suksesi

Jika Dimintai, ADP-Sul Siap Memberikan Sanggahan

KENDARI, BKK – Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan sidang pendahuluan gugatan permohonan sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari (Pilwali) Kendari atas pemohon tim kuasa hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Abdul Rasak-Haris Andi Surahman (Rasak-Haris), Jumat (17/3).

Sidang permohonan sengketa akan kembali digelar pada besok, Selasa (21/3) dengan agenda mendengarkan jawaban dari atas termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dengan tim kuasa hukum Abdul Rahman SH MH.

Dalam sidang agenda mendengarkan jawaban tersebut, jika paslon pemenang perolehan suara terbanyak sesuai rapat pleno penetapan perolehan suara yang ditetapkan KPU Kota Kendari yakni Adriatma Dwi Putra-Sulkarnain (ADP-Sul) selaku pihak terkait siap memberikan sanggahan di MK nantinya.

Hal ini diungkapkan tim inti pemenangan paslon ADP-Sul, Kus Gladi Surya bahwa paslon ADP-Sul selaku pihak terkait atas permohonan pemohon sengketa Pilwali Kota Kendari di MK, pihaknya siap memberikan sanggahan jika nantinya MK memintanya.

“Jika dimintai untuk memberikan sanggahan tim ADP-Sul sudah sangat siap. Saat ini juga kami telah menyiapkan tim kuasa hukum paslon ADP-Sul. Istilahnya yang kalah dalam pertarungan Pilwali Kota Kendari saja sudah siap apalagi kami sebagai paslon pemenang,” katanya, Minggu (19/3).

Dikatakannya, tim paslon Rasak-Haris yang secara nyata telah kalah sesuai dengan pleno penetapan yang dilakukan KPU Kota Kendari beberapa waktu lalu saja masih berjuang untuk merebut kemenangannya, tim ADP-Sul juga tetap memperjuangkan sekaligus mempertahankan kemenangan kami dalam pertarungan Pilwali Kota Kendari.

Ia menambahkan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa nantinya MK akan menolak permohonan pemohon sengketa Pilwali Kota Kendari. Pasalnya, kata dia, Mk hanya akan memproses perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Bukan mengenai masalah kecurangan seperti yang ada dalam materi gugatan yang diajukan tim paslon Rasak-Haris.

“Dalam sengketa yang diajukan itu bukan mengenai perselisihan hasil suara tetapi mengenai pelanggaran yang belum jelas kebenarannya. Sehingga, dipastikan MK nantinya akan langsung menolak gugatan tersebut,” yakinnya.

Dijelaskannya, jika nantinya MK menerima gugatan dan mengabulkan dengan apa yang ada dalam materi gugatannya, maka dipastikan akan menjadi kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan ditubuh MK dan telah melanggar Undang-Undang Pilkada mengenai perselisihan hasil perolehan suara.

“Dalam aturannya itu sangat jelas setiap perkara yang akan ditindaklanjuti di MK hanya mengenai perselisihan hasil perolehan suara bukan mengenai aduan seperti yang ada dalam materi gugatan diajukan tim paslon rasak-Haris,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, sesuai pleno penetapan perolehan suara antara paslon ADP-Sul selaku pemenangan Pilwali Kota Kendari dan paslon Rasak-Haris dalam hal ini pemohon sengketa di MK sangat jauh selisih perolehan suaranya dan melebihi dari ambang batas yang telah ditentukan.

“Hasil perselisihan perolahan suara dari hasil Pilwali Kota Kendari antara ADP-Sul dan Rasak-Haris itu mencapai empat persen yang sesuai aturan hanya akan diterima MK jika perselisihannya itu mencapai 1,5 persen sesuai dengan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu. Olehnya itu, dipastikan kemungkinan besar MK akan langsung menolak permohonan pemohon sengketa itu,” pungkasnya. (m2/lex)

To Top