Aktualita

Perusahaan Tambang Harus Miliki NPWP di Sultra

La Ode Mutanafas. (Nirwan/BKK)

KENDARI, BKK – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Mutanafas mengatakan perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWN) di Sultra, bukan di daerah kantor pusat.

“Kami melihat kebanyakan perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra, memiliki kantor pusat didaerah lain seperti di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sehingga pajaknya bukan disetorkan ke Sultra melainkan didaerah kantor pusat perusahaan tambang yang bersangkutan,” ungkap La Ode Mutanafas kemarin Rabu malam (15/3).

“Kami melihat, selama ini praktik seperti itu sudah lama terjadi di Sultra, sehingga daerah kita dalam hal ini provinsi Sultra merugi. Sebab tidak menikmati langsung hasil pajak mereka,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Politikus PAN itu juga mengatakan yang sangat disayangkan, hal tersebut tidak adanya pengakuan dari pusat bahwa sumber pajak ini berasal dari Sultra, sehingga berimplikasi pada transfer dana alokasi umum (DAU) yang diturunkan ke daerah yang bersangkutan.

“Jika perusahaan tambang tidak punya NPWP di daerah tempat mereka melakukan pengolahan sumber daya alam (SDA, itu akan memiliki efek terhadap daerah yang bersangkutan,” paparnya.

Efeknya itu, jelas Mutanafas, tidak ada pengakuan  dari pusat bahwa sumber pajak ini berasal dari Sultra. Misal semua perusahaan tambang sepakat untuk membayarkan NPWP-nya di Sultra, maka transfer DAU Sultra akan naik drastis.

“Kami sangat mengharapkan Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra dapat menertibkan perusahaan tambang yang tidak mengikuti aturan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, masi kata Mutanafas, perusahaan tambang yang menjaukan rencana kebutuhan barang (RKB), harus melampirkan penyuplai bahan bakar minyak (BBM) khusus perusahaan tambang yang mempunyai penampungan BBM.

“Kedepan ini yang akan kita tertibkan. Sebagai bentuk kesungguhan kami, sehingga perusahaan tambang tersebut tidak seenaknya mengambil hasil SDA di Sultra. Selanjutnya pasca mereka meninggalkan Sultra bukan mudaratnya saja yang ditinggalkan,” katanya.

Sementara, Kadis ESDM Sultra Burhanuddin mengaku, apa yang digalakan pihak Dewan sebenarnya sudah difikirkan, bahkan sekarang pihaknya lagi membuat penguatan strategi untuk membuat peraturan terkait persoalan itu.

“Rencana itu kita sudah pikirkan sebelumnya. Saat ini kita lagi berjuang kepada Gubernur Sultra, Nur Alam, untuk mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) ataupun peraturan daerah (Perda) yang mengatur agar perusahaan tambang yang berinvestasi di Sultra harus memiliki NPWP di daerah yang bersangkutan,” tuturnya.

Iapun mengaku, hampir semua perusahaan tambang tambang yang beroperasi di Sultra, tidak memiliki NPWP di daerah tambang yang ditempati. Tetapi, lanjutnnya, yang memiliki NPWP Sultra, hanyalah perusahaan lokal.

“Tentu kondisi ini membuat daerah dianggap tidak memberikan kontribusi kepada negara dari sektor pajak, padahal kenyataannya tidak seperti itu,” tandasnya. (cr6/lex)

To Top