Lingkar Sultra

BKD Muna Tantang Tim Saber Pungli

RAHA, BKK- Merebaknya isu pungutan liar dalam proses verifikasi tenaga honorer membuat Badan Kepegawaian Daerah Muna, meradang. Bagaimana tidak, ada oknum lembaga ini disebut-sebut memungut biaya Rp 500.000 untuk setiap tenaga honorer yang melakukan pemberkasan.

Seperti diketahui, Bupati Muna LM Rusman Emba sudah mengeluarkan instruksi agar seluruh SKPD mendata kembali jumlah tenaga honernya, dan datanya diserahkan kepada BKD Muna. Namun di media sosial, muncul viral bahwa ada oknum BKD yang memberlakukan pungutan liar.

Sekretaris BKD Muna, Drs Taha pun membantah adanya pungli dalam pemberkasan verifikasi tenaga honor itu. Bahkan dia pun meminta tim Saber Pungli yang ada di Muna untuk mengungkap kebenaran isu tersebut.

“Kalau ada pungli, saya minta agar pihak-pihak yang berwenang menangkap saja oknum pegawai di BKD Muna yang lakukan itu,” tantangnya.

Taha membenarkan bahwa saat ini ada surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Muna terkait penertiban administrasi pegawai, baik PNS maupun honorer. “Kalau surat edaran Bupati Muna tentang penertiban administrasi pegawai itu memang ada. Mereka berurusan di SKPD masing masing, nanti pihak SKPD yang membawa berkas para pegawai dam honorernya ke BKD Muna. Saya juga belum tahu bidang mana yang menangani hal ini di BKD, tapi biasanya bidang mutasi dan informasi,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Muna Muhammad Arwin Kadaka juga ikut bersuara mengenai isu pungli di BKD Muna tersebut. Dia mengingatkan agar jangan sampai itu benar-benar terjadi.

“Isunya memang sudah merebak. Tapi saya harap itu hanya isu,” kata Arwin yang ditemui terpisah.

Untuk menjernihkan masalah ini, Arwin berharap agar masyarakat yang mengalami pungli di instansi mana pun, agar segera melapor kepada aparat terkait. DPRD, tambah dia, juga siap menampung laporan tersebut.

“Datang ke DPRD saja dan sertakan dengan bukti,” katanya.

Dari pantauan Berita Kota Kendari, tahapan pemberkasan masih berlangsung hingga Jumat (17/3).

Nampak ratusan honorer di berbagai SKPD sibuk mengurus kelengkapan berkas mereka, seperti legalisir ijazah, SK Masa Pengabdian dan lainnya. (r1/aha)

To Top