Berkah Ajukan PSU di 53 TPS – Berita Kota Kendari
Suksesi

Berkah Ajukan PSU di 53 TPS

RUMBIA,  BKK – Kuasa kukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bombana nomor urut, Kasra J Munara-Man Arfah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan KPU Bombana sebagai pihak termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sejumlah  TPS tersebut tersebar di beberapa kecamatan di dua daerah pemilihan (Dapil)  yakni Dapil Rumbia dan Poleang. Untuk Dapil Rumbia meliputi kecamatan Rarowatu,  Rarowatu Utara, Lantari Jaya. Sementara di Dapil Poleang meliputi kecamatan Poleang Timur,  Poleang Tenggara,  serta kecamatan Poleang Utara.

Di wilayah Rumbia dan pemekakarannya ada tiga TPS yang diminta untuk dilakukan PSU yang meliputi satu TPS di Kecamatan Rarowatu, satu TPS di Kecamatan Rarowatu Utara, dan satu TPS lainnya di Kecamatan Lantari Jaya.

Sementara di wilayah Poleang dan pemekarannya nampak mendominasi tuntutan PSU tersebut karena jumlahnya cukup fantastis yakni 50 TPS yang meliputi Kecamatan Poleang Timur berjumlah 23 TPS,  Poleang Utara 21 TPS,  sementara di Poleang Tenggara enam TPS.

Data yang dihimpun koran ini,  materi gugatan tersebut  tertuang dalam perbaikan permohonan pembatalan keputusan KPU Bombana nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2017 tanggal 23 Februari 2017.

Permohonan ini disampaikan pada pihak MK tertanggal 13 Maret 2017 lalu oleh tim kuasa hukum Paslon Berkah yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA)  Pusat PDI Perjuangan yang melibatkan 32 orang pengacara.

Komisioner KPU Bombana,  Ashar yang dikonfirmasi wartawan mengakui jika pasangan bertagline Berkah tersebut mengajukan gugatan PSU di puluhan TPS yang ada diwilayah Rumbia dan Poleang.

“Materi gugatannya sudah kita kantongi dan memang benar jika Paslon Berkah mengajukan permohonan kepada MK untuk memerintahkan KPU Bombana sebagai pihak termohon melaksanakan PSU di puluhan TPS ini,” kata Ashar yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (17/3).

Selain meminta pelaksanaan PSU tim Berkah melalui kuasa hukumnya juga meminta MK agar membatalkan keputusan KPU Bombana nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Bombana tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017.

“Dalam materi gugatan itu,  juga diminta MK untuk menjatuhkan putusan dengan memerintahkan kepada pihak KPU selaku termohon untuk mendiskualifikasi Paslon nomor urut 2 atas nama H Tafdil dan Johan salim,” katanya.

Termasuk meminta MK memerintahkan KPU Bombana menetapkan paslon nomor urut satu tersebut sebagai bupati dan wakil bupati  terpilih hasil Pilkada 2017.

Walau begitu,  Ashar mengaku jika KPU Bombana sebagai pihak termohon sudah siap menghadapi segala tahapan persidangan di MK. Bahkan pihaknya itu sudah menyiapkan bahan atas gugatan tersebut dengan membuka kotak suara di TPS sebanyak yang dicantumkan dalam gugatan pemohon. Tujuannya untuk mengambil sejumlah dokumen data, berupa C1 KWK atau sejenisnya sebagai bahan untuk menjawab tuntutan pihak pemohon di persidangan MK.

Ashar juga mengaku, jika pengambilan dokumen dengan membuka sejumlah kotak suara di kantornya itu, sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, Panwaslih serta saksi paslon.

“Pembukaan kotak suara ini sudah diatur dalam peraturan KPU. Bahwa ketika ada gugatan di MK maka KPU bisa mengambil data-data yang dibutuhkan untuk kepentingan persidangan,” tukas Ashar. (r2/nur)

To Top