Hari ini, MK Gelar Sidang Pendahuluan Sengketa Pilwali Kendari – Berita Kota Kendari
Suksesi

Hari ini, MK Gelar Sidang Pendahuluan Sengketa Pilwali Kendari

Khalid Usman (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hari ini, Jumat (17/3), Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan sidang pendahuluan sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Kendari atas permohonan  tim pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Abdul Rasak-Haris Andi Surahman (Rasak-Haris).

Menghadapi persidangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari selaku termohon sudah melakukan persiapan. Seluruh alat bukti serta data-data yang berkaitan dengan materi pemohon telah dipersiapkan.

“Kami sudah sangat siap dalam menghadapi sidang pendahuluan gugatan di MK. KPU Kota Kendari juga telah menyiapkan seluruh data-data serta bukti-bukti sesuai dengan materi gugatan pemohon yang diajukan tim paslon Rasak-Haris di MK,” kata Komisioner KPU Kota Kendari Koordinator Divisi Logistik, Umum dan Keuangan, Abdul Wahid Daming saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/3).

Dari hasil kajian dan alat bukti yang dikumpulkan, katanya, KPU Kota Kendari menganggap materi gugatan yang diajukan permohonan pemohon sengketa di MK tidak sesuai dengan apa yang ditemukannya di lapangan. Diantaranya, materi gugatan yang mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali serta adanya kelebihan surat suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.

“Kami sebagai termohon harus menyiapkan sandingan atau pembelaan jawaban yang dituduhkan paslon Rasak-Haris seperti pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Selain itu ada juga dalam materi gugatannya mengenai adanya kelebihan surat suara sampai 216 per TPS. Kami menganggap materi gugatannya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi temuan kami. Pasalnya, dalam setiap proses pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS itu tidak sampai kelebihan surat suara sampai ratusan atau puluhan,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum KPU Kota Kendari, Khalid Usman mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mendapat materi gugatan di MK dari KPU Kota Kendari. Dari hasil materi gugatan tersebut, pihaknya telah membuat draft jawaban untuk kemudian diajukan nantinya dalam sidang jawaban.

“Kami tinggal mempersiapkan beberapa alat bukti yang nantinya juga akan diajukan di MK. Terutama mengenai materi gugatan yang diajukan tim paslon Rasak-Haris. Dalam jawaban juga, telah tertuang secara keseluruhan dalam draft materi yang telah kami buat,” katanya saat ditemui di KPU Kota Kendari.

Dari hasil kajian yang dilakukannya, ia menjelaskan, banyak materi-materi yang diajukan pemohon itu di luar dari ketentuan yang ada. Setiap gugatan yang diajukan pemohon itu hanya sebatas mengenai adanya pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan Pilwali kota Kendari bukan mengenai perselisihan perolehan hasil suara.

“Sementara berdasarkan ketentuan MK yang tertuang dalam Pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota diterimanya suatu gugatan permohonan pemohon itu berdasarkan ambang batas perselisihan perolehan suara. Untuk di Kota Kendari itu perselisihan suara sesuai dengan jumlah penduduk yang ada harus tidak lebih dari 1,5 persen. Tetapi kenyataannya perselisihan perolehan suara sekarang itu lebih dari itu,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, banyaknya kesalahan-kesalahan yang diajukan permohonan pemohon dalam materi gugatannya. Terutama mengenai susunan gugatan yang dianggap penempatannya tidak tersusun secara rapi. Sehingga, menurutnya, permohonan pemohon tersebut dipastikan bakal gugur nantinya.

“Hal itu berdasarkan pengalaman dalam sidang-didang sebelumnya. Namun, lagi-lagi MK mempunyai kapasitas tersendiri dalam merubah peraturannya. Tetapi juru bicara MK telah menyampaikan bahwa dalam melakukan sidang perkara di MK selalu berpatokan pada peraturan MK yang terlah dibuat sehingga dipastikan permohonan pemohon itu akan langsung ditolak,” cetusnya.

Menanggapi hal itu, ketua tim kuasa hukum paslon Rasak-Haris Abdul Latif meyakini meski selisih perolehan suara lebih dari 1,5 persen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016, namun, dirinya meyakini hakim MK menerima gugatan untuk kemudian disidangkan.

Dijelaskannya, bukannya tidak menerima hasil perolehan pemungutan suara pada Pilwali Kendari. Melainkan, kata dia, berdasarkan kajian yang dilakukannya dan temuan-temuan tim paslon Rasak-Haris, banyak pelanggaran-pelangaran yang dilakukan baik itu penyelenggara pemilu dari tingkat paling bawah sampai  KPU  serta Panwaslih Kendari yang dianggap berpihak.

“Setelah melakukan pengkajian hukum, kami menemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pilwali Kendari kemarin dan pelanggaran itu merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diduga dilakukan salah satu paslon yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara pemilu,” pungkasnya. (m2/nur)

To Top