Bawaslu Pantau Rekapitulasi di Kolut – Berita Kota Kendari
Headline

Bawaslu Pantau Rekapitulasi di Kolut

MANSIRAL USMAN/BKK
Ketua Bawaslu Amiruddin saat mengikuti pleno rekapitulatis tingkat PPK Lasusua.

LASUSUA, BKK –Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provensi Sulawesi Tenggara (Sultra) memantau langung tahapan pleno terbuk rekapitulasi perhitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasusua, Kamis (16/2) di Gedung Juang Patampanua.

Rekapituasi yang sempat dihentikan setelah Ketua Bawaslu Provensi, Amiruddin melakukan protes pada pihak PPK yang dianggapnya tidak melakukan proses pleno sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU.

“Pleno ini harus dihentikan. Prosesnya sudah tidak prosedural, tidak sesuai dengan aturan tahapan seharusnya sebelum melihat berapa perolehan suara masing-masing Paslon. PPK wajip memperlihatkan berapa jumlah DPT di setiap TPS,” jelas Amiruddin.

Selain DPT, lanjut dia PPK wajip memperlihatkan  Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) baik secara manual maupun memakai invocus.

“Selain DPPh dan DPTb, pihak penyelenggara selanjutnya memperlihatkan berapa jumlah DPT yang memilih dari jumlah DPT, DPPh dan DPTb itu harus dengan sama dengan jumlah surat suara yang dipakai,” kata Amiruddin

Amiruddin mengungkapkan kalau jumlah surat suara yang dipakai 150 kemudian yang datang memilih hanya 100 orang, maka patut diduga proses pencoblosan itu telah terjadi pengelembungan suara.

“Kita minta PPK melakukan pleno ini sesuai dengan buku panduan yang ditetapkan KPU RI. Ini juga untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat yang ikut menyaksikan pleno ini,” ujar Amiruddin.

Amiruddin menegaskan kalau terjadi pengelembungan surat suara maka akan ada rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS yang ditemukan pengelembungan surat suara.

“Kita berharap rekapitulasi formulir model C1 dengan model C1 pleno akan sama dengan yang dengan jumlah DPT yang memberikan hak suaranya,” kata Amurruddin.

Ketua KPU Kolut, Asriadi Budiwan bersama 4 komisioner yang langsung mengikuti pleno mengatakan tahapan rekapitulasi tingkat PPK akan tetap dilanjutkan ini hanya kekeliruan pada proses-proses sebelum memasuki tahapan perhitungan suara masing-masing Paslon.

“Untuk menampilkan DPT secara menyeluruh KPU dan PPK harus menyedikan invocous. Tahapan pleno rekapitulasi tinggkat PPK dilakukan mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 februari,” kata Asriadi.

Asriadi menambahkan untuk pleno tingkat PKK yang hanya dihadiri dua saksi Paslon saat ini. Pleno tetap akan dilakukan.

“Untuk Pleno PPK Lasusua saksi Paslon nomor 2 MR-BAP tidak hadir dan hanya dihadiri saksi Paslon Annur dan Aman, ini tidak akan menggangun atau membatalkan proses pleno. KPU hanya memberikan surat pemberitahuan akan diadakan pleno namun kalau Paslon tidak menurunkan saksi, KPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa,” tegas Asriadi. (cr11/lex)

To Top