Satu TPS di Buteng Dipastikan PSU – Berita Kota Kendari
Suksesi

Satu TPS di Buteng Dipastikan PSU

LABUNGKARI, BKK – Penghitungan suara usai pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton Tengah (Buteng) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Inulu, Kecamatan Mawasangka Timur, terpaksa dihentikan. Pasalnya, ditemukan 114 lembar surat suara yang telah dicoblos pemilih tanpa tanda tangan dari Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Ketua Panitia Pengawas Pemiluhan Umum (Panwaslu) Kabupaten Buteng, Helius Udaya ketika dihubungi membenarkan adanya temuan itu. Atas kejadian ini, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk menghentikan proses penghitungan suara.

Menurut dia, tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian itu, namun itu murni kelalaian dari KPPS setempat. Tidak pula ditemukan adanya indikasi merugikan salah satu pasangan calon (Paslon) karena pemilih yang memcoblos surat suara tanpa tanda tangan KPPS itu, tidak hanya memilih satu pasangan dari dua paslon yang bertarung di Pilkada Buteng.

“Kita akan kirim rekomendasi untuk menghentikan pemungutan suara,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (15/2).

Komisioner KPU Buton Tengah, Nuriadin mengaku masih menunggu rekomendasi dari Panwaslu terkait temuan itu. Saat ditanya akan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS di TPS tersebut, menurutnya, juga tergantung rekomendasi Panwaslu.

“Kita masih tunggu, kan kalau memang akan PSU itu empat hari setelah pencoblosan, kita juga sudah rapat koordinasi tadi. Secepatnya akan keluar rekomendasi itu, secepatnya PSU juga akan kita gelar jika itu perlu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah mengatakan, apa yang terjadi di TPS 2 Desa Inulu menunjukkan sikap tidak prosedural anggota KPPS. Atas kejadian itu, ia memastikan di TPS tersebut dilakukan PSU.

“Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 59 ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang PSU jika salah satunya tidak sesuai prosedur yakni kertas suara itu harus ditandatangani Ketua KPPS untuk membuktikan bahwa surat suara itu telah digunakan atau tidak boleh ada tanda lain seperti nama pemilih. Sementara, Ketua KPPS sama sekali tidak menandatanganinya sehingga akan dilakukan PSU,” tegas Dayat sapaan akrabnya.

Ia juga menegaskan atas kerja yang tidak prosedural itu, membuat pihaknya mengambil langkah tegas dengan langsung memecat ketua KPPS TPS 2 Desa Inulu itu.

Saat ini, kata Dayat, KPU sedang menunggu penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Mawasangka Timur untuk kemudian disampaikan hasilnya ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat dengan waktu paling lambat dua hari.

“Setelah PPK mendapatkan hasil laporan dan pemeriksaan Panwascam, PPK akan menyampaikan ke KPU Buteng untuk mengeluarkan keputusan dilaksanakan PSU di TPS 2 Desa Inulu. Setelah itu, KPPS mendapat surat dari KPU Buteng dengan rentan waktu paling lambat empat hari sudah dilakukan PSU, namun sudah tidak ada pemutakhiran data pemilih melainkan digunakan data yang telah ada sebelumnya,” terangnya.

Ditambahkannya, berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut sebanyak 264. Sementara surat pemberitahuan memilih (C6) 116 dan yang dikembalikan sejumlah 148. Sedangkan untuk surat suara yang ada di TPS 2 Desa Inulu berjumlah 271 yang telah dipergunakan sebanyak 114 dengan sisa 157.

“Surat suara yang telah terpakai itu sebanyak 114 dari total 271. Namun,  surat suara yang telah digunakan tidak ditandatangani Ketua KPPS maka semua digugurkan,” pungkasnya. (cr7/m2/nur)

To Top