Perangi Alat Tangkap Handak, DKP Konkep Bentuk Pokmaswas – Berita Kota Kendari
Aktualita

Perangi Alat Tangkap Handak, DKP Konkep Bentuk Pokmaswas

HUSAIN/BKK
Kepala Dinas Kelautan Perikanan Konkep, Darwis MSi di Ruang Kerjanya, Selasa (14/2).

LANGARA, BKK – Maraknya penggunaan alat tangkap handak alias bom ikan yang terjadi terutama di sekitar selat Wawonii menjadi salah satu masalah yang kini harus diperangi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Untuk meminimalisir penggunaan handak tersebut, DKP Konkep hanya mampu membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) karena keterbatasan anggaran dan wewenang yang diatur dalam undang-undang 23.

“Salah satu cara untuk meminimalisir penggunaan handak ini, kami (DKP) harus mengaktifkan Kelompok Masyarakat Pengawas, karena kami tidak punya wewenang lagi untuk melakukan pengawasan, itu sudah diatur dalam undang-undang 23 bahwa pengawasan kelautan itu diatur sepenuhnya oleh Provinsi, ditambah lagi anggaran pengawasan untuk tahun ini di DKP ini sudah ditiadalan atau dihapus,” ungkap Kepala Dinas Kelautan Konkep, Darwis SE MSi di ruang kerjanya, Selasa (14/2).

Pembentukan Pokmaswas tersebut jelas Darwis, selain melibatkan secara langsung masyarakat untuk melakukan pengawasan, juga bertujuan untuk melakukan penyadaran akan dampak penggunaan alat tangkap bom yang merusak boita laut.

“Selain melibatkan pengawasan secara langsung, juga diberikan pemahaman-pemahaman dampak negatif penggunaan handak kepada masyarakat, Alhamdulillah Pokmaswas ini sudah terbentuk di masing-masing kecamatan yakni sebanyak tujuh kecamatan se-Konawe Kepulauan, dan ini yang akan betul-betul diaktifkan untuk memerangi handak dan juga racun ikan jenis potasium yang juga cukup marak di Wawonii ini,” katanya.

Lebih lanjut mantan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konkep tersebut mengatakan bahwa sejauh ini pihak DKP telah melakukan koordinasi ke pihak Provinsi untuk melakukan pengawasan, namun sampai saat ini belum juga dilakukan.

“Kami (DKP) sudah koordinasi ke Provinsin untuk melakukan pengawasan terutama di laut Wawonii, tapi sampai saat ini mungkin belum juga dilakukan karena buktinya nelayan pengguna alat tangkap terlarang masih marak, bisa jadi mereka juga terkendala dengan keterbatasan biaya untuk mengawasi laut se-Sulawesi Tenggara yang cukup luas ini,” katanya. (cr9/lex)

To Top