OJK Terima 24 Aduan Masyarakat Terkait Perbankan – Berita Kota Kendari
Beranda

OJK Terima 24 Aduan Masyarakat Terkait Perbankan

Widodo
(Faisal/BKK)

KENDARI,BKK- Setelah membentuk Satuan Pengawas (Satgas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah menerima 24 aduan masyarakat terkait permasalahan yang dialami dengan perbankan.
Kepala OJK Sultra, Widodo mengatakan, jenis aduan masyarakat yang diterima kebanyakan terkait miss perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara nasabah dan pihak perbankan.

“Miss dalam artian nasabah kurang mendapatkan penjelasan dari pihak bank terkait pasal-pasal, misalnya jenis deposito atau kredit, kan ada misalnya pelunasan dipercepat itu seperti apa,” ungkap Widodo saat dijumpai saat menghadiri kegiatan pelantikan pengurus Indonesia Marketing Asociation (IMA) Kendari di Grand Clarion Hotel Kendari, Sabtu (11/02).

Widodo mengatakan, dari 24 aduan yang diterima, pihaknya sudah menyelesaikan permasalahannya 90 persen.

Sedangkan sisanya, ia mengakui masih dalam proses penyelesaian. Hal itu dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan dengan pihak nasabah dengan perbankan.

“Memang rata-rata kesimpulannya itu tadi, penjelasan dari awal kurang dipahami. Memang kalau klausul kredit ingin buru-buru dapat uang tapi pasal-pasalnya tidak dibaca dengan baik, asal tanda tangan, terima uang, begitu berjalan baru dipermasalahkan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, permaslahan serupa terjadi kepada hampir semua bank yang ada di Sultra. Termasuk di pembiayaan serta lembaga keuangan non bank seperti asuransi dan sejenisnya.

“Namun didominasi oleh perbankan di jenis kredit yang jangka waktu panjang, jenis KPR, jenis cicilan, seperti itu,” tuturnya.

Dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi permasalahan serupa, pihaknya mewajibkan setiap industri jasa keuangan (IJK) untuk menjelaskan klausul perjanjian kepada nasabah sejelas-jelasnya. Begitu pula nasabah, lanjutnya, mereka harus memperhatikan pasal-pasal saat melakukan transaksi dengan perbankan.

Ia menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima aduan terkait perusahaan yang melakukan praktek investasi bodong. Walaupun ia mengakui, OJK pusat telah merilis sekitar 50 perusahaan tercatat melakukan investasi bodong, salah satunya yang berkembang di Sultra adalah Q-Net.

“Kalau ada masyarakag yang merasa dirugikan, seharusnya masyarakat melapor. Sampai saat ini belum ada laporan masyarakat yang dirugikan dengan perusahaan Q-Net itu, jadi kita tidak bisa proses,” akunya.

Ia menerangkan, selama belum menerima aduan, bukan berarti perusahaan yang menerapkan investasi bodong dibiarkan begitu saja beroperasi di wilayah Sultra. Namun, pihaknya juga sudah membentuk satgas investasi yang salah satu tujuannya mengedukasi masyarakat.

“Masyarakat yang harusnya diedukasi, dikasit au untuk hati-hati terhadap hal yang seperti itu. Sebab kewenangan OJK bukan disitu, tetapi hanya IJK yang kita keluarkan izinnya. Tapi sepanjang kegiatan investasi bodong itu mengganggu perekonomian serta perbankan, kan ada tim Satgas waspada investasi untuk menghambat pergerakan jenis-jenis investasi bodong,” tandasnya.(p11/nur)

To Top