Minus Empat Hari Pilwali, Kinerja KPU Kendari Masih Dipertanyakan – Berita Kota Kendari
Suksesi

Minus Empat Hari Pilwali, Kinerja KPU Kendari Masih Dipertanyakan

La Ode Lawama (Rull/BKK)

KENDARI, BKK-  Pelaksanaan pemungitan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Kendari tersisa empat hari. Namun, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat selaku penyelenggara pilkada ini kembali dipertanyakan.

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, La Ode Lawama menuturkan, profesionalisme KPU Kota Kendari dalam melakukan pendataan hingga rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum maksimal. Pasalnya, untuk di daerah pemilihannya (Dapil) Poasia-Abeli atau tepatnya di BTN Batu Marupa, Kelurahan Rahandauna, Kecamatan Poasia masih terdapat sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) yang tidak terdaftar di dalam DPT sebagai wajib pilih.

“20 KK ini, menurut informasi yang dilaporkan mereka ke saya, dulunya pernah didata atau  masuk di dalam data tanda bukti pencocokan dan penelitian (coklik) yang dilakukan KPU, namun saat diperiksa di DPT itu tidak ada,” terang Lawama saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/2).

Menurut politikus PDIP ini, kejadian tersebut akibat sikap KPU yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Hal itu  berdampak pada tiga pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan juga merugikan masyarakat itu sendiri sebagai wajib pilih.

“Ada dampak disini, yaitu para calon wali kota secara tidak langsung akan kehilangan suara. Sedangkan untuk warga sendiri, mereka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya,” jelasnya.

Meski, lanjut dia, ada solusi dari persoalan ini yakni warga tetap dapat memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun hal itu dinilainya bukanlah sebagai jalan keluar yang baik. Justru akan menunjukkan tidak independennya lembaga KPU.

Membenarkan hal ini, Mirawati salah seorang warga Kelurahan Rahandauna, Kecamatan Poasia, yang ditemui terpisah di rumahnya mengatakan, dia dan keluarganya yang telah menjadi wajib pilih memang tidak terdaftar di dalam DPT. Hanya saja, ketika pencoklikan yang dilakukan KPU sebelumnya itu terdata.

“Saya itu terdata kalau pas pencoklikan, tetapi untuk di DPT dan C6 saya tidak terdaftar. Padahal kalau mau dibilang persyaratan saya itu lengkap, karena ada KTP, kartu keluarga dan bahkan sudah bermukim di sini sejak dulu,” paparnya.

Menyikapi hal ini, Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu yang juga ditemui terpisah menjelaskan, pihaknya akan melakukan kroscek ulang dan mempertanyakan persoalan ini pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas di wilayah itu.

“Kita periksa dulu, sebab bisa jadi ada hal-hal yang memang membuat warga itu tidak bisa masuk sebagai wajib pilih meski sebelumnya pernah terdata saat pencoklikan,” pungkasnya.(cr5/m2/nur)

To Top