Kasus Dugaan Korupsi Proyek Tambat Labuh Kendari Dihentikan – Berita Kota Kendari
Beranda

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Tambat Labuh Kendari Dihentikan

KENDARI, BKK- Dugaan korupsi proyek penimbunan laut untuk Pelabuhan Tambat Labuh Kota Kendari merupakan satu dari 6 kasus yang dilaporkan sepanjang 2016. Dari keenamnya, hanya kasus pelabuhan tambat labuh yang dihentikan, karena disebut tidak cukup bukti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkum Humas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Janes Mamangkey SH menerangkan itu saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/2).

“Untuk 2016, yaitu sejak Januari hingga November kita telah melakukan penyelidikan enam kasus dugaan indikasi korupsi,” terangnya.

Ia menambahkan, dari enam kasus itu ada satu yang dugaan indikasi korupsinya tidak ditemukan sehingga proses penyelidikannya dihentikan, yaitu kasus Tambat Labuh Teluk Kendari 2014-2015.

“Pada kasus ini, sumber laporannya berasal dari surat Jaksa Agung Muda (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Nomor 1992/D.3/Dek.4/12/2015 tertanggal 16 Desember 2015.

“Untuk penyelidikannya sendiri kita mulai di 2016,” jelasnya.

Nasib lima kasus lainnya, lanjut Janes, yang masuk pada tahapan penyelidikan yaitu dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap kegiatan pengelolaan Pelabuhan Nusantara Kendari, yang dilakukan PT Pelindo Cabang Kendari dan pihak terkait lainnya.

Kemudian, dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap penyimpangan pembayaran royalti kepada negara oleh PT PLM Bombana, atas hasil produksi penambangan emas pada 2010 hingga 2011.

Lalu, dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap penyimpangan kegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau pada 2010-2012.

Keempat, dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada penggunaan dana penunjang operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara (Konut) tahun 2017-2008.

Terakhir, penyimpangan pada pekerjaan pembangunan sarana olahraga (SOR) tahun 2014 di Kabupaten Buton Utara (Butur), yang adanya bersal dari APBD Sultra dan APBD Butur itu sendiri.

“Dari lima kasus ini, semua kita naikan ke tahap penyidikan, di mana untuk sumber laporannya sendiri kebanyakan bersal dari masyarakat,” pungkasnya. (cr5/iis)

To Top