Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Muliadin salenda

BURANGA, BKK  – Setelah resmi ditahan dan dijebloskan dalam Rutan Kelas II B Raha oleh pihak Kejaksaaan Negeri (Kejari) Muna, Kamis (9/2), legislator Partai Hanura Herman Yanto alias La Boby bakal menghadapi keputusan yang akan diambil Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara.

Badan Kehormatan (BK) sendiri segera mengambil sikap untuk  menentukkan nasib anggota Komisi II DPRD Butur itu yang diduga terlibat kasus illegal logging. Rencananya BK akan menggelar rapat pada pekan depan.

Ketua BK DPRD Butur, Muliadin Salenda mengatakan sebetulnya sangat menyesalkan atas ditahannya salah satu koleganya tersebut. Dia pun mengaku sangat prihatin atas penahanan La Boby. Meskipun demikian,  pihaknya tetap akan menggelar rapat untuk menentukkan pelanggaran kode etik yang dilakukan La Boby.

“Kebetulan saya masih diluar daerah. Insya Allah pekan depan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Buton  Utara segera menggelar rapat untuk membahas atas penahanan anggota DPRD Butur,  Herman Yanto alias La Boby terkait kasus pemilikan kayu ilegal. Tentunya, terlebih dulu saya akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Buton Utara. Setelah itu saya akan mengambil langkah selanjutnya,” kata Muliadin Salenda saat dihubungi sejumlah wartawan via selulernya, kemarin.

Muliadin sejauh ini belum menjelaskan apakah pihaknya bakal menjatuhkan sanksi berat atau pemberhentian. Alas dia, belum bisa membeberkan sebelum menggelar rapat internal dengan anggota Badan Kehormatan lainnya untuk mengkaji apakah yang bersangkutan layak diberhentikan. “Terkait regulasi pemberhentian anggota DPRD telah diatur. Ketika tersandung  kasus,  baru bisa diberhentikan ketika telah ada keputusan inkrah atau keputusan hukum tetap dari pengadilan,” tuturnya.

Mantan ketua KNPI Butur dua periode itu menyatakan dengan adanya anggota DPRD Kabupaten Butur yang berurusan dengan hukum  harus betul-betul menjadi pelajaran berharga bagi legislator lainnya.

Sehingga ke depan, tak ada lagi anggota legislatif mengalami hal serupa. “Sebagai ketua BK DPRD Buton Utara prihatin dan menyesalkan adanya anggota DPRD Butur yang harus berurusan dengan hukum. Saya berharap tak ada lagi ke depannya,” harap Muliadin yang juga menduduki wakil ketua Komisi I ini. (cr10/lex)

To Top