Status Belum Dialihkan, Akper Muna Legal Milik Pemda – Berita Kota Kendari
Pendidikan

Status Belum Dialihkan, Akper Muna Legal Milik Pemda

Rapat koordinasi penguurs Akper Muna dengan orang tua mahasiswa. Foto: Fitri

RAHA,BKK –  Pro kontra antara pengurus Akper Muna yang lama versi Shanty SKep Mkep dan pengurus baru dibawah pimpinan La Ode Ondo SKM SE, mulai menemui titik terang. Kepala Dinas (Kadis)  Diknas Kabupaten Muna, La Ege SH menegaskan bahwa hingga saat ini status lembaga pendidikan tersebut masih resmi sebagai milik pemerintah daerah (Pemda) setempat.

La Ege menjelaskan, hingga saat ini, belum ada keputusan dari Kemenristekdikti  bahwa status Akper Muna sudah dialihkan ke yayasan sebagaimana yang disebutkan, Santy selaku  mantan direktur di kampus tersebut.

“Kita tidak tahu siapa mereka itu yang mengklaim bahwa Akper Muna ini sudah dialihkan ke salah satu yayasan.  Bahkan hingga saat ini SK  Bupati Muna tahun 2013 belum mencabut status Akper Muna dan masih berstatus UPTD Akper Muna. Itu artinya perguruan tinggi ini, resmi milik Pemda Muna hingga saat ini,” terang La Ege, Rabu (8/2), usai memghadiri rapat koordinasi pengurus Akper Muna dengan para orang tua mahasiswa di kampus tersebut.

Di tempat terpisah, Santy yang dikonfirmasi mengenai hal ini tetap ngotot bahwa Akper Muna yang legal berada di bawah kepemimpinannya.

“Kita legal nih, tanggal 1 Januari 2017 kami sudah punya surat dari kompertis untuk beralih ke yayasan. Kita juga sudah mengantongi surat dari Menristekdikti agar segera mengalihkan status Apker ke yayasan. Tapi karena pengurusannya tidak mudah, maka kami diberi waktu sampai 1 Mei 2017. Kalau terkait mahasiwa, kami kasi pilihan, mau ikut Akper Pemda Muna atau kami,” kata Shanty.

Dia juga mengatakan, jika Pemda Muna masih  mengelola Akper maka hal itu ilegal. Ia pun mengkalim  bahwa kampus pimpinannya itu sudah mengantongi surat resmi atas nama Pemda Muna yang ditandatangani  PJ Bupati Muna Drs Muh Zayat Kaimoeiddin MSi, untuk segera mengurus alih status Akper Muna dari milik pemda ke yayasan

” Kalau pemda masih mengelola Ilegal dong, jangankan kelola perguruan tinggi, kelola SMA saja tidak boleh. Kemudian kalau  pengurus akper sudah diganti, kenapa tidak ada pelantikan seperti saya dulu. Kenapa status  kampus pakai  kop Pemda Muna, tapi yang menjadi dewan pembina orang swasta yang pensiunan PNS kemudian pengurus partai dan anggota dewan. Inikan tidak nyambung. Apa kampus sudah dimasuki politik,”kata Shanty yang menuding Pemda Muna  tidak paham aturan.

Pantauan koran ini kemarin, sebagian mahasiswa Akper Muna yang mengikuti Shanty terlihat  nongkrong  di Kampus Akbid Paramata yang menjadi tempat pegalihan mereka atas keinginan Santy.  Sedangkan ratusan mahasiswa lainnya yang bertahan di kampus lama dan mengikuti Pemda Muna, terlihat bersama orang tua mereka menghadiri rapat koordinasi dengan pengurus kampus itu.(R1/nur)

To Top