Headline

Pemotongan Gaji Guru Tak Beralasan

Tumaruddin
(Faisal/BKK)

KENDARI, BKK- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai, pemotongan gaji guru yang dilakukan dibeberapa kabupaten/kota tidak semestinya dilakukan.

Anggota Komisi I DPRD Sultra, Tumaruddin mengungkapkan, pada saat ia melakukan reses di Kabupaten Muna, ia menerima keluhan sejumlah guru yang tidak terima terhadap pemotongan gaji yang dilakukan.

“Ini salah satu aspirasi yang saya temukan di Watuputi, dan juga di Wakuru, bahwa ada pemotongan gaji guru sebesar Rp 100 ribu untuk koperasi,” ujar Tufaruddin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (06/02).

Anggota DPRD Sultra dareah pilih (Dapil) Muna ini mengatakan, pemotongan gaji yang dilakukan tidak disertai dengan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga menurutnya, wajar jika guru mengeluh dengan pemotongan tersebut.

Ia menegaskan, jika pemotongan gaji tersebut memang diperuntukkan untuk keperluan koperasi, seharusnya diadakan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga, keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama.

“Kalau yang namanya koperasi kan anggotanya punya hak untuk menentukan apakah ini sumbangan sukarela atau apa itu. Kan tidak jelas untuk apa. Hanya mereka langsung dipotong. Sehingga, pemotongan gaji guru yang dilakukan ini, saya menilai memang tidak beralasan,” tandasnya.

Ia menilai, jumlah gaji guru yang dipotong cukup besar. Sebab, jumlah guru yang ada di Kabupaten Muna sekitar 7 ribu guru.

“Jika dikalikan Rp 100 ribu, itu sudah Rp 700 juta. Jumlah tersebut lumayan besar, kalau dideposito saja itu lumayan,” tuturnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini berjanji akan menindak lanjuti apa yang menjadi temuannya saat melakikan reses di Dapilnya. Dalam hal ini, pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut ke Komisi IV untuk melakukan pemanggilan Dinas Pendidikan Sultra dan PGRI sebagai perwakilan guru untuk menemukan solusi terkait permasalahan tersebut.

“Nanti PGRI dipanggil juga di DPRD bersama pemerintah provinsi untuk hering terkait hal ini. Karena kalau covernya itu adalah koperasi, sebenarnya itu tidak jelas,” tandasnya.(p11/lex)

To Top