Komisi III: Proyek Air Mancur Tidak Melalui Pembahasan di Dewan – Berita Kota Kendari
Beranda

Komisi III: Proyek Air Mancur Tidak Melalui Pembahasan di Dewan

Ilustrasi

Alamsyah Lotunani: Mungkin Dia Tidak Sempat Lihat
KENDARI, BKK – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, La Ode Ashar, mengkritik proyek air mancur. Menurut dia, proyek ini dipaksakan, dan anggaran sebesar Rp 40 miliar tidak melalui pembahasan di dewan.

Ia mengungkapkan, Senin (7/2), dirinya di Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) merasa sedih dan merasa dikibuli.

Alasannya, papar dia, di Komisi III tidak ada penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan membangun proyek air mancur dengan anggaran sebesar Rp 40 miliar.

Padahal, beber dia, banyak program yang sangat menyentuh kepentingan masyarakat, tapi pemerintah kota (pemkot) selalu beralasan tidak punya anggaran.

“Bagi saya secara pribadi, itu sangat menjengkelkan dan sangat menyedihkan. Karena pada saat pembahasan anggaran ternyata itu tidak disampaikan. Nanti setelah hal ini saya ributkan, saya ditelepon bahwa itu sudah ada dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),” ungkap La Ode Ashar.

Ironisnya, ungkap dia, nomenklatur dalam DPA itu pembangunan gedung kantor.

“Jadi memang, pembangunan air mancur ini diselip, karena dia memakai nomenklatur yang harus ada dalam sistem Pemerintah Kota (Pekot) Kendari. Makanya, pembangunan air mancur ini masuk dalam pembangunan gedung kantor. Tapi, implementasi kegiatan itu adalah pembangunan air mancur di pelabuhan tambat labuh. Pelabuhan tambat labuh itu saja belum ditahu kapan bisa selesai,” cibirnya.

Masih kata dia, sebenarnya memang (kasus ini) kelalaian dewan juga, tidak membuka item per item program yang diluncurkan pemkot.

“Bagi saya proyek air mancur adalah proyek yang dipaksakan,” sebutnya.

Dikonfirmasi soal ini, Sekretaris Kota (Sekot) Kendari Alamsyah Lotunani mengatakan, pembangunan proyek air mancur sudah menjadi perencanaan pemkot.

“Tapi, tidak apa-apa jika ada orang yang ingin membuat persepsi. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh pemkot sudah sesuai, berdasarkan perencanaan yang ada. Jadi, bukan tiba-tiba,” tepisnya.

“Sebab, kita juga selalu berhati-hati, karena setiap kegiatan pembangunan itu harus merujuk kepada perencanaan, tidak hanya perencanaan tahunan, tapi payung hukumnya harus ada perencanaan jangka menengah,” ujarnya.

Jadi, ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat itu sudah terjadwal dengan baik, terlebih pembangunan air mancur tersebut bisa memberikan kenyamanan atau suasana hati yang baik kepada masyarakat.

“Ini kan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan menghambur biaya, meskipun kita akui biaya pembangunan air mancur ini besar,” katanya.

Proyek air mancur ini, sebut dia, bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi dan bersantai.

“Dan, itu memang tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan keindahan dan ketertiban,” ujarnya.
Berkait anggaran, Alamsyah menegaskan, apapun yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), itu sudah pasti melalui pembahasan.

“Tidak ada yang melaksanakan APBD di luar dari pembahasan atau di luar dari usulan yang kita sampaikan,” tangksinya.

Berkait tuduhan tidak dibahas di dewan, Alamsyah mengatakan, bisa saja dia (Ashar, red) tidak sempat melihat dan tidak mempertanyakan, yang mana kalau dipertanyakan saat itu pasti dijelaskan oleh pemerintah. (cr6/cr5/iis)

To Top