DPRD Sultra Bentuk Tim Gabungan – Berita Kota Kendari
Headline

DPRD Sultra Bentuk Tim Gabungan

Suwandi Andi
(Faisal/BKK)

KEBDARI, BKK- Puluhan warga Kecamatan Kadia yang melakukan aksi penyegelan dan bermalam di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) karena tuntutan ganti rugi tanah belum diselesaikan Pemerintah Daerah (Pemda) kini mendapat tanggapan dari DPRD Sultra.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra, Suwandi Andi mengatakan, sebagai komisi yang menangani permasalahan tersebut, pihaknya telah membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah warga eks P2ID.

Ia menyebutkan, tim gabungan yang dibentuk terdiri dari pihak eksekutif yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Biro Hukum, Biro Penerintahan, Biro Umum, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kemudian dari DPRD Sultra yakni Komisi I serta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Dari awal ini sudah ada kekeliruan. Jadi warga yang punya hak disana yang menurut informasi dan riwayatnya adalah mereka punya, tentu mereka menuntut, salurannya ke dewan,” ujar Suwandi saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Sultra, Selasa (07/02).

Ia menjelaskan, permasalah tersebut seharusnya sudah terselesaikan sejak dulu pada saat dibentuknya tim 9 untuk menangani itu. Hanya saja menurutnya, pada saat itu bukti-bukti otentik yang telah dikumpulkan telah digelapkan.

“Seharusnya pemerintah daerah itu dari dulu membentuk tim terpadu untuk menelusuri persoalan itu, jangan dilarutkan begini. Karena itu merugikan orang,” tandanya.

Dijelaskannya, langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah membentuk tim gabungan, kemudian tim tersebut bekerja dan memaksimalkan tugasnya. Berikutnya adalah mengadministrasikan.

Suwandi mengakui, dalam proses penyelesaian sengketa tanah warga P2ID, pihaknya masih banyak menemui kesulitan. Diantaranya, bukti-bukti berupa sertifikat tanah yang dimiliki warga masih banyak yang bermasalah.

“Yang dibawa disini itu banyak nomor sertifikat tapi tidak ada di tempat sana. Nomor sertifikat itu menunjukkan lokasinya ditempat lain, bukan di P2ID. Nah ini yang mau ditekusuri,” imbuhnya.

Pihaknya mengakui, waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa tanah warga P2ID belum diketahui, tetapi yang jelas menurutnya, proses tersebut akan memakan waktu yang lama. Sebab menurutnya, persoalan sengketa tanah bukanlah hal yang mudah.

Saat ini, pihaknya masih dalam proses penelusuran bukti-bukti berupa sertifikat tanah milik warga untuk membuktikan bahwa tanah tersebut benar-benar milik warga yang bersangkutan.

“Kalau misalnya nanti terbukti kalau mereka yang punya hak, pemda tidak ada cara lain, harus ganti rugi,” tandasnya.(p11/lex)

To Top