Beranda

Pemkot Kendari Ancam Tuntut Kementerian PUPR

Hj Nahwa Umar. (Nirwan/BKK)

KENDARI, BKK – Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari Hj Nahwa Umar mengeluarkan ancaman kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Nacaman ini berkait pengelolaan retribusi di objek wisata Tracking Mangrove Bungkutoko.

Nahwa Umar melontarkan sikap itu menanggapi tudingan praktik pungutan liar (pungli) di Tracking Mangrove.

“Tidak ada pungli,” tegasnya.

Menurut Nahwa Umar, sebenarnya pihaknya tidak akan mengelola retribusi Tracking Mangrove jika bukan karena intruksi dari Satuan Kerja (Satker) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR.

“Kita kelola Tracking Mangrove karena pihak Satker PPK PUPR datang ke Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari, meminta kepada kami agar secepatnya mengelola Tracking Mangrove, sebab dilokasi tersebut sudah mulai masuk preman, baik di parkir maupun retribusinya,” ungkap Nahwa Umar, Senin (6/2).

Bahkan, lanjut dia, pihaknya sudah dua kali diperintahkan untuk mengelolanya, namun tidak dilakukan, sebab belum ada penyerahan secara resmi.

“Memang, kita mengelola dan memungut retribusi objek wisata itu. Itu pun kita lakukan pekan lalu dan hanya dua hari, yakni Kamis dan Jumat. Namun karena ada keributan, sehingga saya menarik kembali,” ungkapnya.

Itu pun, lanjut dia, ketika pihaknya melakukan pungutan retribusi di Tracking Mangrov ada karcisnya lengkap dengan peraturan daerah (perda).

Terlebih, sambung Nahwa, saat ini organisasi yang dipimpinnya sudah berganti nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, yang memang bertugas untuk itu.

Tapi, tegas Nahwa, pihaknya sudah memerintahkan untuk menarik diri termasuk loketnya.

“Saya minta kepada Satker PPK Kementerian PUPR untuk ngomong sama kepala dinas (kadis) dan kepala bidang (kabid) bahwa dia yang memeritahkan kita untuk menjalankan retribusi di Tracking Mangrove, agar tidak keburu masuk preman,” sergah Nahwa.

“Saya juga minta kepada pihak Satker PPK untuk klirkan semua masalah ini di semua media massa. Jika tidak, saya akan tuntut,” ancamnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Kota (Sekot) Kendari Alamsyah Lotunani mengatakan, pungli itukan melakukan pungutan tanpa ada dasar hukumnya. Jika ada yang melakukan pungutan tanpa ada karcis, maka memang patut ditertibkan.

“Saya belum mendapatkan laporan terkait hal itu. Sekarang pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari sedang membuat aturan untuk bisa melakukan pungutan,” tambahnya. (cr6/iis)

To Top