Pendidikan

Kental Kepentingan Politik, PGRI Sultra Sesalkan Pelantikan Kepsek di Kendari

KENDARI, BKK- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Halim Momo menyesalkan adanya pelantikan 24 kepala sekolah (Kepsek) yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari 17 Januari lalu.

Menurut Abdul Halim Momo,  negara telah mengatur bahwa pelantikan pejabat lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, hanya boleh dilakukan enam bulan sebelum ataupun sesudah pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sementara Pemkot Kendari melantik para kepsek tersebut jelang kurang lebih satu bulan pelaksanaan pilkada.

“Negara sudah mengatur regulasi hal tersebut dengan mengeluarkan aturan yang tidak membolehkan adanya pelantikan enam bulan sebelum ataupun sesudah pilkada, kecuali ada yang meninggal atau pun pensiun,” ujarnya saat ditemui setelah menghadiri kegiatan seminar, Senin (6/2).

Ia menjelaskan, pelantikan tersebut tidak diperbolehkan agar  seorang pemimpin dianggap adil dan tidak menggunakan jabatannya untuk meraih apa yang diinginkan.Terlebih, Wali Kota Kendari, Asrun memiliki kepentingan untuk pemenangan anaknya di pilkada 15 Februari mendatang.

Pemecatan sejumlah kepsek akibat adanya pelantikan itu, menurutnya, kental dengan kepentingan politik. Hal ini pun menurutnya sangat disayangkan.

“Harusnya tidak perlu sampai ada pemecatan. Tapi ini memang salah satu kelemahan politik kita, terlalu banyak menggunakan kewenangan-kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan,” bebernya. (p12/nur)

To Top