Kasuistika

Kades Kalibu Dilaporkan ke Kejati Sultra

KENDARI, BKK- Kepala Desa (Kades) Kalibu, La Kidu, bakal dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 di Desa Kalibu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (Butur), dengan melakukan dua item pekerjaan yang tidak sesuai dengan rancangan anggran biaya (RAB).

Kasus ini diungkap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penegak Aspirasi Reformasi Indonesia Muhammad Fitrah Ridha.

Menurut dia, dua item pekerjaan tersebut adalah pembangunan renovasi mesjid dan pengerasan jalan yang ada di Desa Kalibu.

Namun, dari hasil investigasi di lapangan ditemukannya dua item pekerjaan tersebut tidak sesuai prosedur bahkan tidak terselesaikan, sementara anggraannya telah dicairkan secara keseluruhan berjumlah Rp 506 juta.

“Dari hasil investigasi dilapangan, kami menemukan adanya indikasi korupsi dari penyelewengan ADD yang tidak sesuai dengan kenyataan bangunan fisiknya baik itu pembangunan renovasi gedung mesjid yang anggarannya Rp 280 juta, dan peningkatan jalan desa sebesar Rp 226 juta. Jadi, jumlah total anggaran Rp 506 juta. Tidak ada dua item pekerjaan yang dilakukan oleh Kades Kalibu tapi anehnya seluruh anggarannya itu bisa cair,” katanya saat ditemui di Kendari, Minggu (5/2).

Kasus dugaan korupsi tersebut, lelaki yang akrab disapa Fitrah ini menegaskan akan melaporkan ke Kejati Sultra untuk kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan bukti berupa foto-foto dari dua item pekerjaan yang dilakukan Kades Kalibu tersebut.

Menurutnya, perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

“Besok (hari ini red) kami akan melaporkan ke Kejati Sultra dengan menyerahkan bukti-bukti foto permulaan untuk ditindaklanjuti oleh Kejati Sultra. Kami juga menduga dalam pelaksanaan ADD Tahun 2016 telah terjadi perbuatan korupsi yang terstruktur dan masif yang diduga dilalukan oleh Kades Kalibu serta pihak Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) Butur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Butur, karena kenapa bisa anggarannya cair secara keseluruhan sementara pekerjaannya itu tidak ada yang terselesaikan,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, dua item pekerjaan yang anggaran mencapai 506 juta tersebut tidak ada yang terlaksana baik dan masih menggunakan bangunan lama serta tidak ada yang dirubah baik itu pembangunan mesjid maupun pengerasan jalan seperti yang ada dalam RAB.

“Intinya itu bangunan tidak ada yang dirubah masih sama seperti bangunan yang lama baik itu mesjid maupun pengerasan untuk jalan di Desa Kalibu masih seperti yang dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Humas Kejati Sultra Janes Mamangkey SH mengatakan, Kejati Sultra siap menerima apa yang menjadi laporan dari masyarakat untuk kemudian ditindak lanjuti.

Hanya saja, kata dia, sebelum melakukan investigasi di lapangan, terlebih dulu meminta rekomendasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Sugeng Djoko Susilo SH MH untuk ditelaah.

“Pasti laporannya kami akan terima tetapi setelah diterima, terlebih dulu meminta telaah dari pimpinan untuk kemudian langsung membentuk tim untuk melakukan investigasi dilapangan,” pungkasnya melalui sambungan selulernya. (cr5-m2/iis)