Dibilangi ‘Yahudi’, Pemkab Muna Berikan Tanggapan – Berita Kota Kendari
Beranda

Dibilangi ‘Yahudi’, Pemkab Muna Berikan Tanggapan

FITRI/BKK
Amiruddin Ako S Pd M Si (tengah dikrop)

RAHA, BKK- Tak ingin polemik seputar penertiban aset dengan Pemerintah Kabupaten Muna Barat berkembang pada hal-hal yang tak diinginkan, Pemerintah Kabupaten Muna pun mengeluarkan tanggapan. Khususnya pada kalimat Penjabat Bupati Mubar, Dr Rony Yakop La Ute yang menyebut penarikan aset milik Pemda Muna di Mubar sebagai ‘tindakan Yahudi’.

Kabag Humas Pemkab Muna Amiruddin Ako S Pd M Si mengatakan, Pemkab Muna masih berprasangka baik bahwa pernyataan tersebut terdorong oleh emosi sesaat. “Dan kami menganggap bahwa beliau mendapatkan informasi yang tidak benar sehingga menanggapinya dengan emosional. Dan itu bukan dalam konteks Pemkab versus Pemkab,” katanya.

Selama ini, hubungan antara Rony dan Rusman Emba, Bupati Muna, terjalin dengan baik. Karena itu, dia berharap situasi ini akan reda setelah kedua pucuk pimpinan daerah itu melakukan komunikasi.

Dia menjelaskan, penarikan aset Pemkab Muna di Mubar tidak ada hubungannya dengan politik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara bernomor  45/LHP/IX-KDR/12/­2016, Pemkab Muna harus melakukan penarikan asetnya di Mubar paling lambat pada 31 Januari 2017.

“Karena itu, tidak mungkin harus menunggu selesainya Pilkada Muna Barat, baru penarikan aset dilakukan. Jadi yang dilakukan adalah bentuk kepatuhan terhadap rekomendasi BPK RI. Upaya penertiban terhadap sejumlah kendaraan dinas yang berada di Kabupaten Muna Barat sama sekali tidak ada kaitannya dengan perhelatan Pilkada,” jelas  Amiruddin Ako.

Dia menambahkan, memang terdapat aset berupa kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah pensiun/keluarga pensiunan. Begitu juga dengan PNS yang pindah di Kabupaten Muna Barat dan membawa serta kendaraan dinasnya.

Diakuinya, penarikan aset kendaraan ini akan dilakukan secara menyeluruh. Termasuk kendaraan operasional seperti ambulance hingga kendaraan dinas camat serta PNS yang telah dimutasi dari Kabupaten Muna ke Kabupaten Muna Barat.

“Hal ini dilakukan karena kendaraan dinas tersebut sangat berpengaruh terhadap neraca keuangan Pemkab Muna. Selain itu, upaya penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target pencapaian pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang saat ini lagi digagas oleh Pemkab Muna,” tambah pengganti Fajar Fariki ini.

Kalau pun Pemkab Mubar tetap ingin menggunakan fasilitas tersebut, selayaknya ada komunikasi yang terbangun antarpemerintahan, sehingga tidak mengganggu stabilitas neraca keuangan Pemkab Muna.

“Jika Pj Bupati Muna Barat tidak setuju dengan langkah aparat Pemkab Muna, seharusnya ditempuh dengan cara-cara yang elegan, yakni melalui komunikasi, baik itu melalui komunikasi elektronik ataupun komunikasi lainnya. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan mengganggu hubungan baik yang telah berjalan baik selama ini,” tambah Amir, sapaan akrabnya.

Yang jelas, kata dia, Pemkab Muna hanya ingin mendapat status yang jelas atas kendaraan- kendaraan tersebut, sebagaiman tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, sekaligus menjawab rekomendasi BPK atas status kendaraan dinas dimaksud. Penolakan oleh sebagian aparat PNS Kabupaten Muna Barat yang menguasai kendaraan dinas itu, tidak boleh sampai mengganggu stabilitas di Pemkab Muna. (r1/aha)

To Top