Aplikasi Geo Spasial dalam Pengembangan Wilayah jadi Tema Kuliah Umum di UHO – Berita Kota Kendari
Pendidikan

Aplikasi Geo Spasial dalam Pengembangan Wilayah jadi Tema Kuliah Umum di UHO

Foto bersama pemateri Prof Dr Ir Sumbangan Baja M Phil ( tengah baju coklat) bersama dosen lingkup UHO.

KENDARI, BKK- Program pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO), program studi program pengembangan wilayah, mengadakan kuliah umum dengan tema aplikasi geo spasial dalam pengembangan wilayah. Salah satu pakar geo spasial Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Prof Dr Ir Sumbangan Baja M Phil menjadi pemateri dalam kuliah umum ini.

Dalam pemaparannya, Prof Sumbangan Baja  mengatakan, informasi geo spasial ini merupakan suatu teknologi, sekaligus sebagai suatu sistem yang dapat berfungsi sebagai analisis secara baik mengenai suatu wilayah dan bumi untuk mengambil keputusan secara baik . Ke depannya, dengan pemanfaatan teknologi ini pekerjaan manusia akan  menjadi lebih mudah.

“Mahasiswa akan lebih mudah untuk mengolah informasi secara baik tentang bumi,darat, laut dan pertanian agar hasilnya informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, sehingga membuat perencanaan wilayah secara baik termasuk penganggaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” jelas Prof Sumbangan Baja dalam kuliah umum itu yang digelar, Sabtu (4/2).

Ia menjelaskan, suatu wilayah dengan menggunakan geo spasial dapat mengkoordinasi dan terinfestarisir secara baik, sehingga dapat diketahui potensi apa yang digali dan bisa dikembangkan di suatu wilayah.

Ketua panitia kuliah umum tersebut, Dr  Hasbullah Syaf  SP M Si mengatakan, tema kuliah ini sengaja diangkat untuk membahas mengenai geo spasial dalam pengembangan wilayah. Utamanya mengenai tata ruang, dimana ada aspek fisiknya seperti sosial ekonomi dan budaya yang umum  terjadi di negara kita. Melalui kuliah ini, mahasiswa yang hadir diharapkan mengetahui mengenai program pengembangan wilayah  ke depannya.

Hasbullah membeberkan, khusus di wilayah Kota Kendari terdapat dua aturan atau pun pihak yang memiliki kewenangan  dalam pengembangan wilayah dan tata ruang. Keduanya adalah Pemerintah Kota Kendari sendiri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Ini menjadi sangat menarik karena ada ruang yang harusnya menjadi kewenangan wilayah provinsi tetapi diambil ahli oleh kewenangan kota ataupun sebaliknya. Maka dari itu, perlu diadakan peninjauan kembali  (PK) sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sesuai aturan, PK itu sendiri dapat dilakukan lima tahun sekali bila itu dianggap penting.
Kuliah umum itu pun, diharapkannya  bisa menjadi wacana luas untuk berpikir mengenai kajian tentang geo spasial yang dimiliki untuk mencapai tata ruang yang lebih baik, kemudian berwibawa dan bertanggungjawab. (p12/nur)

To Top