Lingkar Sultra

Kepala SKPD Dilarang Keluar Daerah

WANGGUDU, BKK – Pekan depan, mulai Senin (6/2), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tenggara bakal memulai audit penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) tahun anggaran 2016.  Selama kegiatan itu, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang keluar daerah.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Konut, dr H Marthaya SH M Ph, Jumat (3/2).

“Tidak boleh ada kepala SKPD yang keluar daerah selama pemeriksaan berlangsung. Kalau mau perjalanan keluar daerah, silahkan minggu ini. Tapi Senin sudah harus berada di Konut,” ujar Marthaya.

Menurutnya,  pelarangan keluar daerah setiap kepala SKPD merupakan salah satu wujud sikap proaktif pemerintah daerah dalam menyambut tim auditor. Juga untuk menghilangkan budaya lama di mana kepala SKPD rata-rata sulit ditemui maupun dihadirkan ketika proses audit. Hal itu yang sangat mengganggu jalannya pemeriksaan

Kedatangan BPK tersisa 3 hari lagi. Dalam kurun waktu yang singkat itu,  mantan Kepala Dinas Kesehatan Konut ini meminta setiap SKPD segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut.

Dirinya menyebut, masih ada beberapa SKPD yang belum menyetorkan Laporan Penyelengaaraan Pemerintah Daerah (LPPD) maupun SPJ-nya.

Kebanyakan adalah dinas yang mengalami peleburan maupun perubahan status akibat perubahan nomenklatur. Seperti Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan, BKD, BP4K,  Dinas Perindagkop, Badan Diklat, Kantor Perpustakaan dan beberapa Kantor Pemerintah Kecamatan.

“Saya minta agar bisa proaktif melakukan koordinasi bersama Inspektorat dan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Agar ini dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Saya beri waktu tiga hari semuanya sudah clear,” katanya mengingatkan.

Sebelum mengikuti pemeriksaan pendahuluan oleh BPK, Inspektorat Daerah diinstruksikan meninjau terlebih dahulu LPPD masing-masing SKPD. “Cuma mereview, bukan memeriksa. Jadi kalau ada yang keliru dalam laporannya, bisa diperbaiki sebelum pemeriksaan,” ungkapnya. (cr12/aha)

To Top