Minta Server Diaktifkan, Halili Akan Antar Sendiri Surat ke Kemendagri – Berita Kota Kendari
Beranda

Minta Server Diaktifkan, Halili Akan Antar Sendiri Surat ke Kemendagri

KENDARI, BKK – Suidah empat hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kendari tidak bisa mengakses data kependudukan, sejak jaringan server diputus oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (30/1) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Disdukcapil Kendari H Halili ditemui wartawan koran ini mengatakan, Kamis (2/2), dirinya akan segera terbang ke Jakarta.

“Kita akan mengusulkan surat ke Kemendagri, semoga dengan adanya surat tersebut jaringan server antara pusat dan Disdukcapil Kendari bisa terkoneksi lagi, sesuai intruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari,” ungkap H Halili.

Dalam waktu dekat, ujar dia, dirinya akan terbang ke Jakarta menyampaikan langsung surat tersebut pada Kemendagri.

“Akibat tidak terhubung dengan pusat ini, kita tidak bisa menjalankan fungsi kami sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat,” akunya.

Diberitakan, pascapemutusan jaringan server oleh Kemendagri, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari langsung merespons dan memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) melayangkan surat ke pusat.

Itu diungkapkan Sekretaris Kota (Sekot) Kendari Alamsyah Lotunani saat ditemui pada Selasa (31/1).
Pemutusan jaringan dilakukan Kemendagri pada Senin (30/1) membuat data kependudukan tidak bisa diakses.

Alamsyah Lotunani, kemarin, menyebutkan, pihaknya tidak berdiam diri dengan pemutusan koneksi itu.
Pihaknya, ungkap dia, sudah mengambil langkah konkret.

“Saya sudah sampaikan kepada Plt Disdukcapil supaya bersurat ke pusat, agar bisa diaktifkan kembali sistemnya, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, meskipun jaringan server antara Disdikcapil Kendari dengan Kemendagri telah diputuskan, namun pelayanan yang lainnya masih berjalan.

Ia mencotohkan, warga yang ingin meminta keterangan masih bisa dilayani.

“Namun untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) belum bisa diberikan pelayanan sebagaimana mestinya, sebab sistemnya untuk mengurus KTP dikendalikan langsung oleh pusat,” tambahnya.  (cr6/iis)

To Top