Pemutusan Jaringan Serever Disdukcapil Kendari oleh Pusat# Pemkot Surati Kemendagri Minta Diaktifkan Kembali – Berita Kota Kendari
Beranda

Pemutusan Jaringan Serever Disdukcapil Kendari oleh Pusat# Pemkot Surati Kemendagri Minta Diaktifkan Kembali

KENDARI, BKK – Pascapemutusan jaringan server oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari langsung merespons dan memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) melayangkan surat ke pusat.

Itu diungkapkan Sekretaris Kota (Sekot) Kendari Alamsyah Lotunani saat ditemui pada Selasa (31/1).

Pemutusan jaringan dilakukan Kemendagri pada Senin (30/1) membuat data kependudukan tidak bisa diakses.

Alamsyah Lotunani, kemarin, menyebutkan, pihaknya tidak berdiam diri dengan pemutusan koneksi itu.
Pihaknya, ungkap dia, sudah mengambil langkah konkret.

“Saya sudah sampaikan kepada Plt Disdukcapil supaya bersurat ke pusat, agar bisa diaktifkan kembali sistemnya, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, meskipun jaringan server antara Disdikcapil Kendari dengan Kemendagri telah diputuskan, namun pelayanan yang lainnya masih berjalan.

Ia mencotohkan, warga yang ingin meminta keterangan masih bisa dilayani.

“Namun untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) belum bisa diberikan pelayanan sebagaimana mestinya, sebab sistemnya untuk mengurus KTP dikendalikan langsung oleh pusat,” tambahnya.

Mutasi Tanpa Koordinasi Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan jaringan server dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari. Pemutusan dilakukan sejak Senin (30/1).

Konon kabarnya, pemutusan jaringan dilakukan akibat nafsu penguasa yang menggeser bawahannya tanpa koordinasi dengan pusat.

Saat dikonfirmasi soal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Disdukcapil Kendari H Halili membenarkan kejadian itu.

Terhitung sejak Senin (30/1), Disdukcapil Kendari sudah tidak dapat terhubung dengan pusat.

“Akibat tidak terhubung dengan pusat ini, kita tidak bisa menjalankan fungsi kami sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya, Senin, saat ditemui wartawan Berita Kota Kendari.

Ia mengaku, putusnya jaringan server tersebut antara pusat dengan Disdukcapil Kendari baru kali ini. Sehingga pihaknya, kata dia, tidak bisa mencari data seseorang yang mengurus masalah kependudukan.

Pasalnya, terang Halili, semua data yang ada di Disdukcapil Kendari tidak bisa dibuka.

“Alasan pusat memutuskan sepihak jaringan server tersebut saya belum tahu persis, karena baru kali ini terjadi seperti ini,” paparnya.

“Saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan mutasi beberapa pejabat yang ada di Disdukcapil ini, yang tidak prosedural atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau bagaimana. Namun, kecurigaan saya seperti itu,” sambungnya.

Sebab, reka Halili, di Disdukcapil harus ada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mutasi eselon II sampai eselon IV.

“Apalagi, sekarang ini sekretaris sudah dilengser dan belum ada penggantinya sampai sekarang, Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan juga dimutasi, bahkan Kabid Pencatatan Sipil juga ikut dimutasi dan belum ada juga penggantinya,” beber Halili.

“Saya selaku Plt sekarang berdasarkan SK Wali Kota, ya saya jalankan sesuai apa yang bisa saya lakukan. Persoalannya, nanti juga akan bertentangan dengan aturan pemerintah yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan, di Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Struktural yang ada di Capil ini, mekanismenya harus diusulkan dulu melalui Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) baru ke Kemendagri.

“Saya kurang tahu itu apakah pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari melakukan itu atau tidak,” sebutnya.

Masih kata dia, bukan hanya di sini (Kendari, red) yang diputuskan jaringan dengan pusat, tetapi di daerah lain juga seperti itu, menyusul perubahan nomenklatur baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 masalah kelembagaan baru.

Maka berarti, jelas dia, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah demisioner. Sehingga, sambung dia, kelembagaan ini diatur kembali dari nol, pejabatnya semua diatur kembali dari eslon II sampai eselon IV ke bawah.

“Dengan adanya peraturan daerah (perda) masing-masing daerah termasuk Kota Kendari tentang kelembagaan, maka menjadi kewenangan bupati atau wali kota yang menyimpan personel yang akan menjabat di organisasi perangkat daerah (OPD),” bebernya.

Ia juga mengatakan, jika tidak ada koordinasi dengan baik, bisa jadi pemutusan jaringan tersebut dilakukan karena ada ketersinggungan antara Mendagri dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Salah seorang warga Kota Kendari, Eva menanggapi kejadian ini mengatakan, dirinya meminta pemerintah setempat untuk cepat mengambil langkah-langkah, sehingga seluruh masyarakat kota bisa kembali mengurus kependudukan seperti semula.

“Bagi kami tentu sangat menginginkan agar ketika kami melakukan kepengurusan kependudukan bisa terlayani dengan baik. Namun jika memang kondisinya seperti ini, tentu kami sangat dirugikan. Olehnya itu sekali lagi saya meminta kepada pihak pemerintah untuk cepat mengambil langkah,” katanya. (cr6/iis)

To Top