DPP PAN Didesak Putuskan Status Rasak – Berita Kota Kendari
Suksesi

DPP PAN Didesak Putuskan Status Rasak

Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno (foto:Rudy/BKK)

KENDARI, BKK –  Memilih untuk tetap bertarung  di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Kendari tanpa didukung Partai Amanat Nasional (PAN), membuat Abdul Rasak disebut-sebut akan dipecat sebagai kader PAN. Namun, hingga kini pemecatan itu belum juga terjadi.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sultra, Kery Saiful Konggoasa mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN mestinya bersikap tegas untuk memperjelas status Rasak di PAN. Pasalnya, di Pilwali Kendari ada dua kader PAN yang akan bertarung yakni Rasak dan Adriatma Dwi Putra (ADP). Dalam hal ini, sejumlah kader partai berlambang matahari terbit ini bingung menentukan pilihan diantara keduanya.

“Sejauh ini DPP belum pernah melakukan pemecatan terhadap Rasak. Kalau memang betul-betul dipecat keluarkan dong surat pemecatannya tetapi sekarang ini tidak ada sama sekali surat pemecatannya,” kesalnya saat ditemui disela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PAN Sultra disalah satu hotel di Kota Kendari, Senin (30/1) malam.

Bupati Konawe ini mengungkapkan,  sebelumnya juga dirinya telah mendapatkan keterangan dari hasil survei internal PAN yang hasilnya elektabilitas Rasak lebih tertinggi dibanding ADP. Hal ini, menurutnya, akan menambah kebingungan seluruh kader akan mendukung siapa nantinya.

“Hasil survei internal partai itu Rasak dengan pasangannya, Haris Andi Surahman yang paling tinggi sebanyak 44 persen, sementara ADP-Sulkarnain 32 persen dan Muhammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syahriah Mahmud 12 persen. Bahkan, persentasi pemilih PAN lebih banyak yang memilih Rasak padahal rekomondasi PAN dipegang oleh ADP dan Rasak direkomendasikan oleh partai lain,” ungkapnya.

Kesalnya lagi, DPP PAN juga menginginkan dalam pilkada di tujuh daerah se-Sultra nantinya PAN harus mendapatkan dua digit dalam artian dari sebelumnya satu anggota DPR-RI fraksi PAN menjadi dua orang. Tetapi sejauh ini pihak DPP sama sekali tidak pernah mengawal  pergerakan kadernya di daerah.

“Seharusnya kalau memang keinginan DPP PAN seperti itu, maka mereka juga harus kawal. Bukannya membiarkan kami bekerja sendiri. Berbeda dengan partai-partai lain. Contohnya saja kegiatan saat ini, masa dalam menghadapi pilkada serentak di Sultra seperti ini, yang datang hanya Sektretaris Jendral (Sekjen) DPP PAN, bukannya Ketua DPP PAN,” cetusnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno menjelaskan, dalam Pilwali Kendari yang menerima Surat Keputusan (SK) PAN adalah ADP meski Rasak juga masih menjadi kader PAN yang kemudian berlawanan untuk mencalonkan diri sebagai calon Walikota Kendari.

“Saat ini memang status Rasak masih sebagai kader PAN meski dia (Rasak red) maju sebagai calon wali kota menggunakan partai lain. Terkait pemecatannya, segala sesuatunya itu butuh proses karena PAN tidak mungkin akan mengeluarkan dua SK untuk maju sebagai calon wali kota. Yang pasti SK PAN itu ada di ADP dan seluruh kader tidak usah bingung akan mendukung siapa dalam Pilwali Kendari nantinya,” pungkasnya. (m2/nur)

To Top