Ketua KPU Sultra: Di Buton Boleh Mengkampanyekan Kotak Kosong – Berita Kota Kendari
Beranda

Ketua KPU Sultra: Di Buton Boleh Mengkampanyekan Kotak Kosong

KENDARI, BKK – Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tujuh daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tinggal 15 hari lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra memastikan tidak ada lagi kendala terutama mengenai penyaluran logistik.

Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengatakan, mengenai persiapan logistik di tujuh daerah se-Sultra yang melakukan Pilkada Serentak di 15 Februari 2017 mendatang telah tuntas.

Saat ini, sambungnya, tinggal bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya dan memperbaiki daftar pemilih yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

“Sekarang ini tinggal finalisasi persiapan dan perampungan, memperbaiki daftar pemilih saja. Semua sudah dilakukan penyortiran dan pelipatan dan siap dilakukan pendistribusian ke masing-masing PPK dan PPS,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/1).

Lelaki yang akrab disapa Dayat ini menambahkan, dalam penyaluran formulir model C6 nantinya, kepada masyarakat yang telah meninggal dunia ataupun telah pindah domisili namun masih terdaftar dalam DPT, untuk tidak didistribusikan kepada yang bersangkutan.

Dijelaskan, untuk di Kabupaten Buton, masyarakat boleh melakukan kampanye terhadap kotak kosong dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, yakni dengan tidak menggunakan money politic, menjelek-jelekkan paslon (balck campaign), sampai 11 Februari mendatang.

“Kemarin itu ada upaya untuk menghalang-halangi masyarakat melakukan kampanye terhadap kotak kosong. Kampanye kotak kosong itu dibenarkan dilakukan oleh kelompok masyarakat, tapi tidak bisa mengikuti debat karena tidak terfasilitasi. Namun, harus dengan batasan-batasan yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon (paslon) untuk bisa sama-sama melakukan pengawasan, di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Pasalnya, kata dia, terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki masing-masing pengawas pemilu (panwaslu) di tujuh daerah.

“Jadi kami imbau kepada paslon untuk mempersiapkan saksinya paling banyak itu dua orang per TPS dalam pemungutan suara. Hal itu dilakukan untuk sama-sama mengawasi, tapi sesuai prosedurnya itu yang ada dalam TPS satu orang.

“Sementara, satunya itu berada di luar atau stanby jika suatu waktu yang di dalam sedang sakit. Dan mendokumentasikan semua hasil-hasilnya agar tidak ada lagi masalah-masalah yang akan diperdebatkan mengenai hasil pemungutan suara,” pungkasnya. (m2/iis)

To Top