BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Harus Berani Bertanya kepada Perusahaan – Berita Kota Kendari
Bisnis & Ekonomi

BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Harus Berani Bertanya kepada Perusahaan

KENDARI, BKK- Kepala Kantor Cabang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kendari, La Uno mengimbau kepada masyarakat pekerja agar berani mempertanyakan kepada perusahaan apakah sudah diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan atau belum. La Uno mengingatkan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak pekerja agar bisa mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan hari tua.

“Jika masyarakat pekerja tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja tersebut tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan hari tua,” kata La Uno, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dia mengingatkan, perlindungan terhadap tenaga kerja sudah diatur dalam perundang-undangan. Ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.  Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Diakuinya, selama ini antusiasme masyarakat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, belum begitu maksimal. Padahal pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi.

“Di sinilah kami selalu berharap kepada media agar terus membantu BPJS Ketenagakerjaan, memberikan edukasi dan publikasi kepada masyarakat pekerja,” imbuhnya.

Biasanya, masyarakat pekerja datang ke BPJS Ketenagakerjaan ketika sudah ditimpa masalah. Mereka mengira dengan mendatangi BPJS Ketenagakerjaan, masalah yang menimpa mereka langsung teratasi.

“Mereka datang menuntut jaminan sosial, tetapi belum memiliki kartu anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan ironi,” tuturnya.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan Kendari juga mendorong pemerintah terus berupaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya. Di samping itu, pemerintah juga harus mendorong terbukanya lapangan kerja di sektor informal, dengan memprogramkan proyek pembangunan fisik sebanyak-banyaknya.

Di Sulawesi Tenggara sendiri, lanjut La Uno, sudah ada harapan terbukanya lebih banyak pekerjaan dengan beroperasinya perusahaan pertambangan. Dia berharap, tenaga kerja yang nantinya terserap di sektor pertambangan, diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Untuk diketahui, ada empat kasus yang BPJS Ketenagakerjaan berikan kepada masyarakat pekerja yakni, jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. (p11/aha)

To Top