Kejati Sultra Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi PAUD Baubau – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kejati Sultra Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi PAUD Baubau

KENDARI, BKK- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai lamban dalam penanganan kasus kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Baubau.

Hal ini dikeluhkan salah satu pengamat hukum di Kota Kendari, Aris SH, saat ditemui di kediamannya, Minggu (29/1).

Ia menuturkan, pada kasus ini Kejati telah memeriksa kurang lebih 15 saksi, namun hingga kini tersangkanya belum ada.

“Bukan hanya itu, dari kasus ini telah dilakukan juga gelar perkara namun tidak ada tersangka yang ditetapkan,” cibirnya.

Justru, lanjut dia, pihak Kejati kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi ulang, untuk mendalami lebih jauh kasus yang ditaksir merugikan uang negara hingga Rp 300 juta.

“Seharusnya, ketika perkara memasuki tahapan gelar perkara, tersangka dari kasus itu sudah dapat diketahui. Tapi yang terjadi, untuk kasus ini malah dilakukan kembali pemeriksaan saksi,” tohoknya.

Aris juga memaparkan, selain kasus dugaan korupsi PAUD Baubau, ada juga beberapa kasus yang hingga kini dinilai lambat penanganannya, seperti, kasus yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, dugaan korupsi pencetakan sawah yang melibatkan Acil di Kabupaten Muna, dan masih banyak lagi.

“Ada banyak kasus yang kurang mendapatkan perhatian serius Kejati, padahal mestinya kasus telah selesai dan dilimpahkan,” ujarnya.

Dikonfirmasi berkait hal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum (kasipenkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Sultra Janes Mamangkey SH menjelaskan, untuk kasus dugaan korupsi Paud Baubau masih dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi.

“Kita masih lakukan pemeriksaan saksi, yang kurang lebih sudah ada 15 saksi yang diperiksa,” ungkapnya.

Berkait belum adanya penetapan tersangka, lanjut dia, hal itu diakibatkan belum adanya kecocokan antara bukti dan keterangan saksi, sehingga diperlukan pendalama yang lebih jauh.

“Menentukan terasangka itu bukan perkara mudah, karena pertanggungjawaban hukumnya mesti jelas. Tidak asal,” semprotnya. (cr5/iis)

To Top