DPRD Butur Desak Dinas Dikbud Bayar TPG – Berita Kota Kendari
Suksesi

DPRD Butur Desak Dinas Dikbud Bayar TPG

Foto: Abdul Manan

BURANGA, BKK – Belum terbayarnya tunjangan profesi guru (TPG) di Kabupaten Buton Utara (Butur) triwulan IV tahun 2016 lalu, kini mendapat perhatian serius dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Ketua komisi III, La Ode Abdul Manan ketika dikonfirmasi di Ereke, Rabu (25/1) meminta Dinas Pendidikan Butur bertanggung jawab atas terjadinya keterlambatan pembayaran tunjangan profesi tenaga pendidik itu. Serta, segera berkoordinasi dengan  Kementerian Keuangan untuk mencari kejelasan kapan kekurangan TPG bakal dibayar.
“Kami desak kepada Dinas Pendidikan Buton Utara untuk segera mungkin berkoordinasi dengan kementerian keuangan supaya TPG para guru bisa terbayarkan,” tegasnya.

Politisi PAN mengungkapkan setelah  pihaknya menangani keterlambatan pembayaran TPG tersebut yang ditaksir Rp 1,7 miliar, terkuak penyebabnya karena kepala dinas pendidikan sebelumnya mengganti  pegawai yang bertugas mengelola tunjangan profesi guru di instansi itu diakhir tahun 2016 lalu.

“Ini merupakan  imbas Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya,  mengganti  pegawai yang bertugas mengelola tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan  Butur pada diakhir tahun 2016 lalu. Hadirnya pengelola TPG yang baru,  ternyata membuat laporan  tunjangan profesi guru  tak valid, karena belum profesional,”ungkap Manan.

Pria yang akrab dipanggil Paman ini mengatakan sebetulnya dirinya sudah perna berkoordinasi dengan Kemenkeu. Dari hasil itu, dikatakan kalau TPG yang belum terbayarkan itu pasti akan dibayar. Hanya saja, kapan akan diselesaikan, belum ada penjelasan secara detail . “Saya sudah berkoordinasi di Kemenku beberapa waktu lalu. TPG yang belum terbayarkan tetap akan dibayar, hanya saja waktunya kapan belum dapat dipastikan,”katanya.

Dengan demikian, Paman mengharapkan kepada ratusan guru yang belum terbayar tunjangan profesinya tak perlu risau dan tetap bersabar. “Nanti akan terjawab itu setelah Diknas sudah ke Kemenkeu. Makanya harap bersabar saja,”harapnya.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran TPG itu merupakam persoalan administrasi yang belum lengkap. Persoalan para guru mengancam akan mogok mengajar karena belum terbayar, hal itu tentunya ujar dia tidak perlu dilakukan.”Saya kira itu tak perlu dilakukan. Kelangsungan proses belajar mengajar sangat penting demi mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak jangan dikorbankan,”pintahnya. (k5/lex)

To Top