Jadwal Pemasangan Iklan Paslon Kada di Media Sudah Ditetapkan #Paslon yang Melanggar Ketentuan Siap-siap Dicoret – Berita Kota Kendari
Suksesi

Jadwal Pemasangan Iklan Paslon Kada di Media Sudah Ditetapkan #Paslon yang Melanggar Ketentuan Siap-siap Dicoret

Ketgam: Bawaslu dan KPU Sultra saat menggelar rapat mengenai model pemasangan iklan kampanye di media massa (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pemasangan iklan pasangan calon (Paslon) kepala daerah (Kada) di media massa baik itu media cetak, elektronik maupun online telah dijadwalkan pada 29 Januari sampai 11 Februari mendatang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra akan berkoordinasi dengan KPU atas metode pemasangan iklan paslon kada melalui media massa dan untuk biayanya  ditanggung  KPU. Metodenya  tentu harus sesuai dengan ketentuan yang koridor yang telah diatur dalam PKPU .

Anggota Bawaslu Sultra, Munsir Salam mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh KPU di tujuh daerah se-Sultra yang menyelenggarakan pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang. Hal ini, berdasarkan Pasal 34 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye.

“Penayangan iklan kampanye paslon sebagaimana dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 itu dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Memang dalam pemasangannya semua biaya ditanggung oleh KPU tetapi desain grafisnya dan materi itu dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan paslon,” katanya di Kantor Bawaslu Sultra, Kamis (26/1).

Ia menegaskan, jika ditemukan adanya iklan paslon melalui media massa di luar dari yang telah ditetapkan, maka Bawaslu Sultra akan melakukan rekomendasi ke KPU. Paslon bersangkutan bisa jadi akan dicoret dan tidak bisa ikut bertarung dalam pilkada

“Kami bisa merekomendasikan ke KPU untuk membatalkan status paslon bersangkutan. Untuk seluruh partai politik (Parpol) pengusung paslon juga dilarang untuk melakukan pemasangan iklan. Begitupula dengan media massa yang menayangkan iklan kampanye salah satu paslon,” terangnya.

Khusus media massa, sambungnya, jika terbukti melakukan pelanggaran atas pemberitaan dan penyiaran maka akan dilaporkan ke dewan pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sesuai kewenangannya, lembaga ini akan memberikan sanksi ke media bersangkutan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Masih kata Munsir, tiga hari menjelang pemungutan suara, dalam hal ini memasuki masa tenang maka tidak ada lagi iklan maupun pemberitaan mengenai apa yang dilakukan paslon.

“Jangankan dalam bentuk iklan, pemberitaannya atas kegiatan salah satu paslon saja tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Sultra, Iwan Rompo mengungkapkan, untuk pemasangan iklan terhadap masing-masing paslon melalui media massa dengan menggunakan metode-metode yang telah disepakati. Bentuk iklan itu, sambungnya, bisa berupa suara, tulisan maupun gambar, atau bisa dilakukan ketiganya sekaligus.

“Karena pemasangan iklan paslon di media massa itu bukan saja diiklankan di media cetak tetapi media elektronik dan online. Misalnya iklan melalui media elektonik televisi itu jumlah penayangan iklan kampanye itu setiap paslon paling banyak kumulatif 10 spot dengan durasi waktu pasling lama 30 detik untuk masing-masing stasiun televisi setiap harinya,” pungkasnya. (m2/b/nur)

To Top