65 Kades Belum Kembalikan Uang Saku ADD – Berita Kota Kendari
Kasuistika

65 Kades Belum Kembalikan Uang Saku ADD

RAHA, BKK- Meskipun sudah diberi waktu hampir sebulan oleh Kejaksaan Negeri Muna, namun sejauh ini baru 58 kepala desa dari 123 kades se-Kabupaten Muna yang mengembalikan uang saku, yang mereka gunakan mengikuti studi banding ke Jogyakarta akhir 2015.

Kasus dugaan korupsi alokasi dana desa ini sudah memakan korban, yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Muna La Palaka SE dan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Nazaruddin SE MSi.

Keduanya resmi berstatus tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 1.230.000.000.

Kajari Muna Badrut Tamam SH MH melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) La Ode Abdul Sofian SH MH mengatakan, pihaknya memang tidak pernah meminta apalagi memaksa 123 kades itu untuk menngembalikan uang negera tersebut.

“Tidak apa-apa kalau mereka tidak mau kembalikan. Kita kan cuma mengimbau saja, karena hasil udit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keugian negara kasus ini total loss atau Rp 1.230.000.000,” terangnya, kemarin.

“Jadi, siapa saja yang menikmati uang negara dan bukan haknya itu, ya, dikembalikan. Kalau tidak mau, ya, silakan. Tapi, itu tetap menjadi penilaian sendiri oleh penyidik,” sambungnya.

Berkait ada sejumlah kepala desa yang keberatan membayar uang saku dengan jumlah berkisar Rp 4 jutaan per orang itu, karena ada hasil audit Inspektorat Muna yang jumlahnya lebih kecil, Sofian menyebut kejaksaan mempersilakan.

“Iya memang ada sejumlah kades yang bersandar pada audit Inspektorat Muna yang katanya jumlahnya kecil. Ya, silakan saja mereka ajukan ke pengadilan. Nanti kita uji, kalau kita tetap berdasarkan audit BPKP bukan Inspektorat Muna,” tegasnya.

Sofian juga menegaskan, dikembalikan atau tidak dikembalikan uang negara itu oleh para kades tidak akan menghapus tindak pidana.

“Sudah begitu aturannya. Jadi, jangan beranggapan mengembalikan uang negara lantas tidak menjadi tersangka, atau karena tidak dikembalikan baru jadi tersangka. Dikembalikan atau tidak, tetap tidak menghapus pidanaya,” paparnya.

Di tempat terpisah, Kajari Muna Badrut Tamam ketika dikonfirmasi soal ini membenarkan.

“Iya, tidak apa-apa kalau para kades itu tidak mau kembaikan uang negara, yang menerka nikmati. Kita, kan, cuma mengimbau, karena hasil audit BPKP sudah ada. Itu saja patokan kita,” katanya saat dihubungi via telepon genggam, kemarin. (cr1/iis)

To Top